REPUBLIKA.CO.ID, Tiga partai politik, Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), resmi menandatangani piagam kerja sama Koalisi Perubahan untuk Persatuan pada Jumat (24/3/2023). Dengan penandatanganan ini, tiga parpol memberikan keyakinan pada anggota Koalisi Perubahan, tak akan ‘putar balik’ terkait pencalonan Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Kekhawatiran dalam politik wajar. Apalagi, koalisi ini merupakan gabungan dari partai oposisi dan partai pendukung pemerintah saat ini.
Dua parpol masih komitmen berada di luar kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo, Demokrat dan PKS. Keduanya, kerap menjadi ‘kerikil’ dalam kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan melalui persetujuan DPR. Terbaru, Demokrat dan PKS menjadi pihak yang menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja.
Di Koalisi Perubahan, baik Demokrat dan PKS, sudah mengikrarkan komitmen untuk mengusung Anies Baswedan. Nasdem merupakan partai pendukung Jokowi, dan sampai saat ini juga tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju. Terpaan isu perombakan kabinet, hingga sorotan pada kasus di Kejaksaan Agung, tak menggoyahkan posisi Nasdem sebagai parpol yang pertama kali mengumumkan mencalonkan orang di luar kader sebagai calon presiden yang akan diusungnya.
Dengan penandatanganan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini, Anies hanya tinggal mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada waktunya nanti. Anies, bukan kader dari tiga parpol pengusungnya tersebut. Ia profesional, mantan menteri dan gubernur DKI Jakarta. Namun, ia menjadi orang di luar partai politik yang sudah mengantongi dukungan 25,03 persen suara dari Koalisi Perubahan. Jumlah itu, lebih dari cukup untuk bisa mengantongi tanda peserta Pilpres 2024.
Pertanyaannya, adalah, siapa yang bakal terpilih menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan? Dari tiga parpol, terlihat hanya Nasdem yang pasif dan menyerahkan keputusan nama cawapres kepada Anies Baswedan. Demokrat dan PKS, masing-masing menyerahkan nama kandidat untuk dipilih Anies. Meskipun, berdasarkan poin pada piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, ketiga parpol bersepakat untuk menyerahkan pada Anies.
Demokrat, sejak awal menyerahkan nama Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). PKS, tak mau kalah, menyerahkan nama mantan gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan sebagai kandidat yang bisa dipilih Anies. Di sisi lain, muncul sejumlah nama yang bisa dipertimbangkan Koalisi Perubahan untuk dipinang menjadi cawapres Anies. Mereka, seperti diakui Koalisi Perubahan, ada sejumlah nama yang tak asing di telinga masyarakat. Ada dua tokoh Nahdlatul Ulama (NU), yakni Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan putri Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh atau akrab disapa Yenny Wahid. Nama lain yang muncul dan dipertimbangkan adalah mantan panglima TNI Andika Perkasa
Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Mohamad Sohibul Iman mengakui, nama-nama yang sudah beredar akan dipilih menjadi cawapres, dengan memertimbangkan lima kriteria yang sudah disusun Koalisi Perubahan dan Anies sendiri. Jika mendasarkan pada lima kriteria yang sudah disusun Koalisi Perubahan dan Anies Baswedan, dari sejumlah nama yang beredar, tersisa tiga nama yang bisa terbaca oleh survei elektabilitas. Mereka adalah, AHY, Khofifah Indar Parawansa, dan Andika Perkasa.
Ketiga nama itu yang kerap muncul dalam survei-survei elektabilitas kandidat capres maupun cawapres. Ketiganya memiliki potensi dan kekuatan masing-masing. Jika memilah lagi lebih detail, berdasar elektabilitas, hanya AHY dan Khofifah yang langganan masuk dan bisa diperhitungkan. Jika merunut sepak terjang Anies dan parpol pengusungnya, ia kemungkinan besar bisa memenangkan persaingan di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Provinsi Jawa Barat dibanding tokoh lainnya. Namun, ia lemah di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. AHY dan Khofifah berpotensi mendorong suara pemilih dari kedua wilayah ini.
AHY, memiliki kekuatan mampu menarik suara milenial. Ia muda, gagah, mampu memimpin partai sebesar Demokrat, dan tentu saja ada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sepenuhnya mendukung di belakang. SBY merupakan sosok kelahiran Pacitan. Suara Demokrat di wilayah Jatim juga cukup diperhitungkan.
Khofifah, ia juga menjadi nama spesial di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur ini, mampu menarik suara Nahdiyin di Jatim. Ia lebih diterima warga Nahdliyin di Jatim, ketimbang calon Nahdliyin lain yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Saifullah Yusuf di Pilkada Jatim lalu.
Nama Khofifah juga menjadi tokoh dengan eletabilitas teratas di bawah tiga nama langganan yang muncul seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan di masyarakat Jatim. Setidaknya berdasarkan survei yang digelar Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) beberapa waktu lalu. Baik AHY, maupun Khofifah, sebenarnya memiliki potensi menarik suara di Provinsi Jawa Timur.
Namun, menurut penulis, nama Khofifah sudah teruji mampu mengalahkan Gus Ipul, yang saat itu diusung dan didukung gabungan parpol Gerindra, PDIP, dan PKB di Jawa Timur. Bukan tidak mungkin, kemenangan serupa juga bakal terjadi di Jatim untuk Khofifah jika ia dipilih menjadi cawapres Anies Baswedan. Dan kemenangan Pilpres 2024 inilah yang ingin dicapai Koalisi Perubahan. Seperti pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya saat ditanya perihan cawapres Anies, ”Kita berbesar hati, kebaikan untuk kemenangan pilpres ini.”
Apakah Demokrat, SBY, dan AHY sudah benar-benar merelakan posisi cawapres Anies untuk pihak lain? Kita tunggu saja pengumuman dari Anies Baswedan. Seperti kata Koalisi Perubahan, cawapres paling lambat diumumkan sebulan sebelum masa pendaftaran capres-cawapres Pemilu 2024 resmi dibuka pada 19 Oktober 2023 mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
