REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Ketua Parlemen Rusia Vyacheslav Volodin telah mengusulkan pelarangan kegiatan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di negara tersebut. ICC diketahui telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin.
“Perlu untuk menyusun amandemen undang-undang (UU) yang melarang aktivitas ICC di wilayah negara kita,” kata Volodin dalam sebuah unggahan di akun Telegram-nya, Sabtu (25/3/2023).
Menurut Volodin, selain melarang kegiatan ICC, amandemen juga harus mencakup soal pemberian hukuman bagi siapa pun yang memberikan dukungan dan bantuan kepada lembaga peradilan internasional berbasis di Den Haag, Belanda, tersebut. Volodin mengungkapkan, Amerika Serikat (AS) telah membuat UU untuk mencegah warganya diadili di ICC. Dia menilai, Rusia pun perlu memiliki perangkat hukum sejenis.
Sebelumnya Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev telah menyampaikan, jika Vladimir Putin ditangkap di luar negeri karena adanya surat perintah penangkapan dari ICC, Moskow akan menganggap hal itu sebagai deklarasi perang. Rusia tak segan mengerahkan serangan ke negara terkait tempat Putin ditahan.
"Bayangkan saja, jelas bahwa situasi seperti ini tidak akan pernah terjadi, tapi tetap saja, mari kita bayangkan itu telah terjadi. Kepala negara nuklir petahana tiba di, katakanlah, Jerman, dan ditangkap. Apa artinya? Sebuah deklarasi perang melawan Rusia. Dalam kasus seperti itu, semua senjata kami akan menargetkan Bundestag (gedung parlemen federal Jerman), kantor kanselir (Jerman), dan sebagainya," kata Medvedev kepada awak media, Rabu (22/3/2023) lalu, dikutip laman kantor berita Rusia, TASS.
Dia pun mengomentari pernyataan Menteri Kehakiman Federal Jerman Marco Buschmann yang mengatakan bahwa Berlin harus menerapkan keputusan ICC dan menangkap presiden Rusia jika yang bersangkutan menginjakkan kaki di negara tersebut. “Apakah dia (Buschmann) menyadari bahwa hal itu akan menjadi casus belli (aksi atau situasi yang memprovokasi atau membenarkan perang), deklarasi perang? Atau apakah dia mahasiswa hukum yang buruk?” ucap Medvedev.
Pada 17 Maret lalu ICC mengumumkan bahwa mereka telah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Vladimir Putin. Dia dituduh melakukan kejahatan perang karena diduga terlibat dalam penculikan anak-anak di Ukraina. “(Putin) diduga bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi penduduk (anak-anak) yang tidak sah dan pemindahan penduduk (anak-anak) yang tidak sah dari wilayah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia,” kata ICC dalam sebuah pernyataan.
ICC juga menerbitkan surat penangkapan untuk Komisaris Hak Anak di Kantor Kepresidenan Rusia Alekseyevna Lvova-Belova. Dia dituduh melakukan kejahatan serupa seperti Putin. ICC mengatakan bahwa majelis pra-sidangnya menemukan ada alasan logis untuk percaya bahwa setiap tersangka memikul tanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi penduduk dan pemindahan penduduk yang tidak sah dari wilayah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia, dengan prasangka anak-anak Ukraina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
