REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Garis merah panjang terlukis di sepanjang jalan menuju Mahkamah Agung (MA) Israel pada Kamis (16/3/2023). Pengunjuk rasa melukisnya beberapa jam setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak kesepakatan kompromi perubahan aturan peradilan yang direncanakan pemerintahnya.
Polisi mengatakan, telah menangkap lima orang yang menyamar sebagai pekerja untuk melakukan aksi protes semalam. Rekaman drone menunjukkan sekelompok kecil orang dengan pakaian pelindung menyemprotkan garis merah di sepanjang jalan yang sebagian besar sepi di kompleks polisi dan hakim ke MA di Yerusalem tengah.
Slogan yang distensil dengan warna merah di jalan dalam bahasa Ibrani, Arab, dan Inggris di pinggir jalan berbunyi: "Menggambar garis."
Upaya pemerintah sayap kanan untuk membatasi kekuasaan MA sambil meningkatkan kekuasaannya dalam memilih hakim telah menyebabkan kekhawatiran di Israel dan luar negeri. Dalam "hari perlawanan", para demonstran memblokir jalan di sekitar pusat komersial Tel Aviv dan di kota-kota lain.
Sedangkan di pelabuhan Haifa, beberapa pengunjuk rasa yang mengibarkan bendera di atas kapal, termasuk mantan anggota angkatan laut, mencoba memblokir jalur dok. "Kami di sini untuk memprotes demokrasi kami, negara kami, karena kami merasa negara kami diserang secara brutal oleh pemerintah, pemerintah Israel," kata koreografer Renana Raz di Tel Aviv.
Netanyahu telah menyuarakan keprihatinan atas rencana peradilan. Dia mengatakan usulan kompromi yang digariskan oleh Presiden Isaac Herzog tidak akan mengembalikan keseimbangan cabang-cabang pemerintahan.
Koalisi nasionalis-agama mengatakan, MA terlalu sering melampaui batas dan campur tangan dalam masalah politik. Padahal mereka menilai, badan itu tidak memiliki mandat untuk memutuskan. Pembela pengadilan mengatakan, itu adalah benteng demokrasi, melindungi hak dan kebebasan.
Ekonom, pakar hukum, dan mantan kepala keamanan telah memperingatkan bahwa rencana peradilan yang diusulkan akan mendatangkan malapetaka pada ekonomi negara dan mengisolasi Israel secara internasional. Namun Netanyahu mengatakan, itu akan memperkuat demokrasi dan meningkatkan bisnis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
