REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Israel melarang Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Josep Borrell, melakukan kunjungan resmi ke negara pendudukan dan Otoritas Palestina. Larangan ini menyusul pernyataan Borrell yang mengkritisi reformasi peradilan oleh pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
"Tidak ada alasan untuk memberikan (Borrell) hadiah atas perilakunya," kata pernyataan Israel, dilaporkan Middle East Monitor, Kamis (16/3/2023).
Dalam pidato di Parlemen Eropa pada Selasa (14/3/2023), Borrell menyoroti tentang reformasi peradilan yang dapat menyebabkan kemerosotan demokrasi di Israel. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan pekan lalu, Borrell juga menyatakan kritik pedas terhadap Israel. Borrell mengatakan, kekerasan yang dilakukan para pemukim Israel di Tepi Barat semakin mengancam kehidupan dan mata pencaharian warga Palestina. Para pemukim yang melakukan kekerasan itu hampir selalu mendapatkan impunitas.
“Selain itu, operasi militer Israel sering menyebabkan kematian warga sipil Palestina, seringkali tanpa pertanggungjawaban yang efektif; permukiman ilegal meluas di tanah yang diduduki, dan status quo yang rapuh tentang Tempat Suci terkikis," ujar Borrell.
Borrell juga mengkritisi tentang penggunaan kekuatan militer oleh Israel untuk menyerang warga Palestina yang tidak berdaya. Menurut Borrell, ketidaksetaraan ini akan menjadi hambatan bagi perdamaian.
“Sementara orang Israel dapat mengandalkan negara dan tentara yang kuat, orang Palestina tidak memiliki jalan lain. Ketidaksetaraan besar dalam kemampuan untuk mengendalikan nasib seseorang terlihat di setiap pos pemeriksaan pinggir jalan. Semua fakta ini merupakan hambatan bagi perdamaian," ujar Borrell.
Menanggapi komentar Borrell, Israel mengatakan kepada Uni Eropa agar tidak ikut campur dalam urusan internalnya. Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar Israel yang menyumbang 29 persen dari perdagangan barangnya. Kritik tajam yang diungkapkan oleh Borrell menunjukkan tanda-tanda bahwa Uni Eropa kehilangan kesabaran dengan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum internasional yang kerap dilakukan Israel. Kendati demikian, hubungan ekonomi Uni Eropa dengan Israel terus berlanjut.
Kekerasan yang terus berlanjut di Israel dan munculnya reformasi peradilan yang menyebabkan kemunduran demokrasi telah memukul kredibilitas Uni Eropa. Konsensus dalam komunitas hak asasi manusia global tentang praktik apartheid Israel juga telah memojokkan Uni Eropa yang mengklaim sebagai pendukung norma-norma internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
