REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa kinerja birokrasi di Tanah Air diukur dari dampaknya untuk kehidupan rakyat. "Kinerja birokrasi diukur dari dampaknya pada kehidupan rakyat. Kalau nilai RB (reformasi birokrasi) dikaitkan dengan tunjangan kinerja, pasti dampak ke rakyat tidak banyak," ujar Anas saat memberikan arahan dalam seminar nasional bertajuk di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta, Jumat (3/2/2023).
Hal tersebut, lanjut dia, mendorong Kemenpan RB memunculkan Program "Reformasi Birokrasi Berdampak". Program ini mendorong kinerja birokrasi di Indonesia dapat berdampak optimal dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan investasi, dan menerapkan digitalisasi, seperti sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Anas menambahkan kinerja birokrasi yang berdampak diperlukan bangsa Indonesia mengatasi ancaman krisis ekonomi global pada tahun 2023. Meskipun tidak terkait secara langsung, lanjut dia, Kemenpan RB berperan mengantisipasi krisis ekonomi global dengan mengupayakan tata kelola pemerintahan lebih baik demi sistem perekonomian yang lebih baik pula.
Terkait dengan hal itu, dalam kesempatan sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh komitmen Kemenpan RB yang mendorong tolak ukur kinerja birokrasi berdasarkan dampak yang diberikan kepada rakyat. Dengan demikian, lanjut Hasto, kinerja birokrasi dapat benar-benar memberikan perubahan baik dannyata dalam kehidupan rakyat. Hasto menyampaikan tingkat kemiskinan nol persen merupakan target politik PDIP.
"Kemiskinan nol persen inilah target politik kami (PDIP), tidak hanya target memperoleh suara. Buat apa perolehan suara naik tetapi kemiskinan tidak bisa kita tuntaskan dengan cara-cara kekuasaan yang berjuang," ujar Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
