REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia berkomitmen pengendalian perubahan iklim. Target penurunan emisi Indonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Updated disajikan sektor-sektor yang meliputi: Forest and Other Land Use (FOLU) serta Pertanian (urusan sektor lahan); Energi, Limbah, serta Industri (urusan sektor non-lahan).
“Sektor FOLU ditargetkan dapat berkontribusi hampir 60 persen dari total target penurunan emisi nasional,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, Rabu (1/02/2023).
Menteri Siti Nurbaya menjelaskan, dalam menggambarkan keseriusan Indonesia urusan penanganan isu perubahan iklim ini, Indonesia menginisiasi Indonesia FoLU Net Sink 2030, yang merupakan pencanangan pencapaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, kondisi tingkat serapan sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi sektor terkait pada 2030.
Ditambahkan Menteri Siti, Indonesia FOLU Net Sink 2030 merupakan agenda implementasi mitigasi dan adaptasi iklim yang dirancang berkaitan dengan hutan dan lahan. Termasuk dalam agenda ini ialah kegiatan kehutanan, partisipasi masyarakat seperti hutan adat dan mangrove baik di hutan maupun mangrove dalam kehidupan masyarakat di pantai dengan silvo-fisheries atau ekowisata juga dalam pengawasan deforestasi dari gambut (dekomposisi dan kebakaran).
Selain itu peningkatan kapasitas hutan alam mengurangi degradasi dan meningkatkan regenerasi restorasi dan tata kelola air gambut, restorasi dan rehabilitasi hutan, kelola hutan lestari, optimasi lahan produktif dan penegakan hokum.
Sebelumnya pada 2022, KLHK telah melaksanakan berbagai kegiatan guna mengakselerasi implementasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, diantaranya Penyusunan Rencana Kerja Bidang Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, Sosialisasi Regional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di 6 Regional, Sosialisasi Sub Nasional dan Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di 12 Provinsi yang melibatkan parapihak di tingkat Provinsi dan Kabupaten dengan asistensi oleh Akademisi FOReTIKA dan KLHK.
Rangkaian kegiatan tersebut ditutup dengan peresmian FOLU Operation and Collaboration Center (FOLU COLL) yang akan menjadi pusat kendali operasional FOLU Net Sink, mengintegrasikan program pembangunan lintas unit Eselon I Kementerian LHK, lintas Kementerian dan Lembaga, Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam arah vektor yang sama untuk pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca dalam satuan CO2 equivalen. Kantor FOLU-COLL tersebut telah diresmikan pada 30 Desember 2022.
Menteri Siti menjelaskan pada 2023, penyebarluasan informasi terhadap program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di tingkat Sub Nasional sampai di tingkat tapak akan dilakukan Sosialisasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2023 di 22 Provinsi yang hari ini secara resmi dilaksanakan mulai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur.
“Acara sosialisasi ini merupakan langkah awal dari Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di 22 Provinsi guna mendetailkan Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 menjadi target-target aksi mitigasi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca di tingkat Provinsi hingga tingkat tapak,” tambah Menteri Siti.
Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) siap mendukung program Indonesia's FOLU Net Sink 2030 yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Saya optimis, program ini dapat membantu mengentaskan kemiskinan apabila dijalankan dengan baik," kata Gubernur Viktor.
Gubernur Viktor menambahkan, saat ini, Pemprov NTT telah memproduksi 2,5 juta bibit bambu dan menanam 1.300 ha bambu sebagai upaya mendukung program Indonesia's FOLU Net Sink 2030 melalui agroforestri bambu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
