IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap nantinya besaran ongkos haji atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang diputuskan lebih rasional. Ini disampaikannya menanggapi pro kontra terkait usulan Kementerian Agama yang mengusulkan besaran biaya haji yang dibayarkan jamaah haji naik menjadi Rp 69 juta.
"Saya harapkan nanti ketemulah besaran yang lebih rasional, yang bisa dipahami oleh para jamaah yang akan berhaji dan juga sustainability subsidi yang diberikan tidak terganggu," ujar Kiai Ma'ruf dalam keterangan persnya di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Ma'ruf menilai biaya haji pada 2023 ini harus seimbang antara tidak terlalu membebankan jamaah haji juga tidak menggerus subsidi terlalu besar. Sebab, jika mengacu pada biaya haji sebelumnya, subdisi untuk ongkos haji sebesar 59 persen dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
"Kalau model seperti yang kemarin itu memang membahayakan, subsidinya terlalu besar, sampai 59 persen itu barangkali," ujar Ketua Dewan Pertimbangan MUI tersebut.
Sebab, jika dana subsidi haji terlalu besar akan menggerus optimalisasi pengembangan dana haji yang terambil banyak. Hal ini kata dia, akan berdampak pada keberlanjutkan (sustainability) subsidi haji berikutnya. Karena itu, dia mendukung jika dilakukan penyesuaian biaya haji, tetapi dengan besaran yang rasional.
"Maka perlu ada penyesuaian, penyesuaiannya itu berapa, itu saya kira yang nanti (dibahas), usul Menteri Agama mungkin sudah seperti itu nanti mungkin DPR akan membahas mana yang lebih tepat. Andaikata pun harus disubsidi, subsidi itu tidak menganggu nanti subsidi, subsidi untuk para haji berikutnya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
