REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Kesadaran membayar pajak masyarakat Indonesia masih rendah. Banyak pedagang kecil menengah tidak mengetahui tentang pembayaran pajak ini. Mereka bahkan tidak peduli untuk membayar pajak. Tapi jangankan pedagang kecil, pengusaha besar pun masih enggan membayar pajak. Pengusaha besar ini berusaha untuk menekan biaya pajak yang harus mereka keluarkan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Diantaranya kurangnya kepercayaan masyarakat kepada petugas pajak.
Banyak kasus korupsi yang melibatkan karyawan Direktorat Jenderal Pajak. Ini jelas mengkhawatirkan masyarakat wajib pajak. Mereka pikir, untuk apa mereka membayar pajak jika uang yang mereka setorkan tidak jelas arahnya. Padahal pembangunan infrastruktur negara tidak terlepas dari pajak. Pembiayaan pembangunan jalan contohnya. Jalan yang digunakan bersama merupakan hasil dari pungutan pajak. Baik dari pajak daerah maupun pusat. Dengan kata lain, pajak dari masyarakat untuk masyarakat.
Harus ada perhatian khusus untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Untuk itu harus ada penanggulangan tindak korupsi di badan Direktorat Jenderal Pajak. Bukan hanya mengkampanyekan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Harus ada tindakan yang tegas dari pemerintah untuk membersihkan benalu korupsi.
Diperlukan adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus bertindak preventif dan masyarakat melakukan pengawasan represif. Apabila struktur Direktorat Jenderal Pajak sudah bersih dan masyarakat sadar untuk membayar pajak, bisa kita bayangkan betapa majunya pembangunan negara ini.
Penulis: Yohana Yusak Pawe – Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jakarta
