REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Tingkat Inflasi Purwokerto dan Cilacap pada Desember 2022 secara tahunan masing-masing tercatat sebesar 6,49 persen (yoy) dan 6,81 persen (yoy), berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto Rony Hartawan menjelaskan, capaian inflasi tahunan tersebut menurun dibandingkan inflasi tahunan pada November 2022.
"Walaupun demikian, secara bulanan, inflasi pada kedua daerah terpantau meningkat yang didorong oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau," ujar Kepala BI Purwokerto dalam pernyataan resminya, Senin (2/1/2023).
Peningkatan harga beras terjadi sejalan dengan penurunan pasokan akibat belum dimulainya masa panen beras. Harga telur ayam ras dan daging ayam ras juga meningkat akibat peningkatan permintaan di akhir tahun dan implementasi kebijakan afkir dini. Selain itu, curah hujan tinggi mempengaruhi produksi komoditas cabai rawit.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Banyumas dan Cilacap telah melakukan penguatan sinergi program pengendalian inflasi serta penanggulangan dampak inflasi melalui implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), diantaranya melalui pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah untuk beberapa komoditas seperti beras, minyak goreng, aneka cabai, bawang merah, dan daging ayam ras; pelaksanaan program urban farming melalui gerakan tanam cabai di pekarangan; pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) komoditas bawang merah dan beras; dan pelaksanaan capacity building dan studi banding TPID.
Secara rinci, inflasi di Purwokerto pada Desember 2022 tercatat sebesar 0,49 persen (mtm), meningkat dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,31 persen (mtm). Inflasi terutama bersumber dari peningkatan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,57 persen (mtm).
Dilihat dari komoditasnya, komoditas yang mendorong peningkatan inflasi antara lain adalah beras, telur ayam ras, tarif kereta api, rokok kretek filter, dan minyak goreng. Di sisi lain, inflasi lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga komoditas seperti sawi putih, nangka muda, kangkung, dan wortel.
Dengan perkembangan tersebut, secara tahun kalender inflasi Purwokerto tercatat sebesar 6,49 persen (ytd) dan secara tahunan sebesar 6,49 persen (yoy).
"Capaian inflasi tahunan tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis inflasi Desember tahun 2019 s.d 2021 yang sebesar 1,89 persen (yoy)," ujar Rony.
Sementara itu, pada periode yang sama, Cilacap mengalami inflasi sebesar 0,59 persen (mtm), meningkat dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,20 persen (mtm). Inflasi terutama bersumber dari kenaikan harga kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 0,45 persen (mtm).
Dilihat dari komoditasnya, komoditas yang mendorong penurunan inflasi antara lain adalah beras, telur ayam ras, rokok kretek filter, emas perhiasaan, dan daging ayam ras. Di sisi lain, inflasi lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga komoditas jeruk, udang basah, kopi bubuk, teh, dan pembersih lantai.
Secara tahun kalender, inflasi Cilacap tercatat sebesar 6,81 persen (ytd) dan capaian inflasi secara tahunan dilaporkan sebesar 6,81 persen (yoy). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis inflasi Desember tahun 2019 s.d 2021 yang sebesar 1,75 persen (yoy).
Secara keseluruhan inflasi Purwokerto dan Cilacap pada 2022 terpantau lebih tinggi dari batas atas sasaran, tetapi diperkirakan akan kembali ke dalam sasaran inflasi 3±1 (yoy) pada 2023. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian inflasi pada tahun mendatang antara lain adalah dampak inflasi dari kenaikan permintaan dan harga barang di luar negeri (imported inflation), disertai pertumbuhan ekonomi global yang melemah.
Menurut Rony, perubahan cuaca dan iklim yang mempengaruhi produksi juga dapat berdampak pada terjadinya fluktuasi harga beberapa komoditas hortikultura. Peningkatan harga komoditas yang ditentukan oleh Pemerintah seperti cukai rokok diperkirakan turut andil sebagai penyumbang inflasi.
"Pemerintah telah menetapkan kebijakan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) pada 2023 sebesar 12 persen (rerata tertimbang). Dampak lanjutan kenaikan harga BBM juga diperkirakan akan berlanjur di awal tahun 2023," kata Rony.
Ke depan, koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan pihak terkait lainnya akan terus dilakukan sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga khususnya untuk bahan kebutuhan pokok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
