REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo buka suara terkait polemik ihwal rehabilitasi rumah kader PDIP menggunakan dana Baznas. Menurut Ganjar program rehabilitasi rumah tidak layak huni kader PDIP yang dimaksud --dari awal-- memang telah diniatkan menggunakan dana pribadi.
Namun di lokasi pemberian bantuan, orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah ini baru mengetahui jika Baznas juga hadir dan berniat membantu Rp 20 juta.
Sebelumnya Baznas sendiri telah mengecek bahwa pemberian bantuan rehabilitasi rumah yang dimaksud tidak menyalahi aturan dan ketentuan. Ganjar pun menerima uluran dari Baznas meski sudah memperkirakan dana Baznas belum cukup untuk membiayai rehabilitasi rumah tersebut.
"Saya estimasi untuk pembangunan sampai jadi butuh sekitar Rp 50 juta. Nah sisanya nanti saya yang menyelesaikan," katanya, dalam keterangan tertulis kepada Republika.co.id, Senin (2/1).
Kalau kemudian banyak pihak yang tidak setuju dengan keterlibatan Baznas, Ganjar pun tidak masalah jika bantuan tersebut ditarik kembali.
Terlebih dana Baznas juga belum dicairkan dan pemberian bantuan di rumah Ketua Ranting PDIP Desa Kapencar, Wonosobo juga baru sebatas penyerahan plakat secara simbolik saja. "Ya ditarik saja tidak apa- apa karena uangnya juga belum diberikan. Dana Baznas nanti bisa dialihkan untuk membantu warga yang lain," tegasnya.
Misalnya, saat ini warga di Karimunjawa sedang terisolasi akibat gelombang tinggi dan Baznas akan menyalurkan bantuan untuk mereka yang sedang kesulitan mengakses BBM dan bahan pangan. "Bahkan jika di Karimunjawa ada rumah tidak layak huni dan perlu dibantu juga bisa diambilkan dana dari Baznas yang memang memiliki program pengentasan kemiskinan," tambahnya.
Di lain pihak, Ganjar juga menyampaikan, selama ini Pemprov Jawa Tengah juga bersinergi dengan Baznas dalam program pengentasan kemiskinan.
Pemprov Jawa Tengah menghimpun zakat dari ASN yang dikelola oleh Baznas Jawa Tengah. Sejumlah program bantuan juga telah dilaksanakan.
Seperti rehabilitasi RTLH, pembangunan ratusan masjid, TPQ, dan pesantren, termasuk beasiswa untuk para pelajar dan mahasiswa serta pengobatan untuk masyarakat tidak mampu. Dalam hal pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah juga dilakukan bersama bupati dan walikota serta perusahaan swasta yang ada di daerahnya.
Sehingga sejak tahun 2013 sampai dengan hari ini total sudah 1,14 juta rumah warga miskin tidak layak huni yang telah dibangun menjadi rumah layak huni.
Jawa Tengah sudah terbiasa gotong royong untuk perbaikan RTLH siapa pun warganya, partai apa maupun golongan serta ormas mana. Kalau memang harus dibantu ya kita bantu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
