Jumat 30 Dec 2022 16:00 WIB

Ironis...Sumber Daya Melimpah, tapi Indramayu Kabupaten Paling Miskin di Jabar

Dalam data BPS Jabar, prosentase penduduk miskin di Indramayu mencapai 12,7 persen.

Rep: Lilis Sri Handayani/ Red: Agus Yulianto
Warga memulung sampah dengan perahu miliknya di kampung nelayan Pabean udik, Indramayu, Jawa Barat, Ahad (19/6/2022). Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen di 212 kabupaten/kota pada tahun 2024 seiring dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Foto: ANTARA/Dedhez Anggara
Warga memulung sampah dengan perahu miliknya di kampung nelayan Pabean udik, Indramayu, Jawa Barat, Ahad (19/6/2022). Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen di 212 kabupaten/kota pada tahun 2024 seiring dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Kabupaten Indramayu menjadi daerah dengan prosentase kemiskinan tertinggi di Jawa Barat pada 2022. Hal itu menimbulkan keprihatinan karena Kabupaten Indramayu memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Data itu terlihat dari Tabel Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2022, yang bersumber dari BPS Jawa Barat. Dalam tabel itu terlihat, prosentase penduduk miskin di Kabupaten Indramayu mencapai 12,77 persen. Angka itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dua daerah lainnya yang menempati tiga posisi kemiskinan tertinggi di Jawa Barat, yakni Kabupaten Kuningan sebesar 12,76 persen dan Kota Tasikmalaya 12,73 persen.

Sedangkan pada 2021, Kabupaten Indramayu menempati posisi ketiga kemiskinan tertinggi di Jawa Barat, dengan angka prosentase 13,04 persen. Sedangkan posisi kedua diduduki Kabupaten Kuningan dengan angka 13,10 persen dan posisi pertama adalah Kota Tasikmalaya sebesar 13,13 persen.

"Pada 2022 ini semua daerah di Jawa Barat sebenarnya angka kemiskinannya menurun, dengan besaran yang berbeda-beda," ujar Ketua Tim Statistik Sosial BPS Kabupaten Indramayu Tahun 2021, Jejen Priyatna, Jumat (30/12).

Jejen menjelaskan, dalam menentukan prosentase penduduk miskin, maka yang dijadikan batasan adalah garis kemiskinan. Berdasarkan perhitungan dari Pusat, garis kemiskinan Kabupaten Indramayu pada 2022 adalah Rp 499.805 per kapita per bulan. "Jadi garis kemiskinan itu batas miskin," kata dia.

Itu berarti, warga Indramayu yang mengeluarkan rupiah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dibawah angka garis kemiskinan (Rp 499.805), maka disebut miskin. Sedangkan bagi mereka yang pengeluaran rupiah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya di atas garis kemiskinan, maka tidak dianggap miskin.

Di Kabupaten Indramayu, penduduk yang mengeluarkan rupiah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya di bawah garis kemiskinan tercatat ada 12,77 persen. Jika dihitung dari total jumlah penduduknya yang mencapai sekitar 1,8 juta jiwa, maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Indrmaayu pada 2022 ada sebanyak 225.040 jiwa.

Jejen mengakui, sulit untuk memastikan faktor utama penyebab tingginya prosentase kemiskinan di Kabupaten Indramayu. Namun dari segi pendidikan, terutama rata-rata lama sekolah, Kabupaten Indramayu memang rendah meski saat ini semakin membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Salah satu yang bisa mempengaruhi kemiskinan di antaranya adalah pendidikan. Semakin baik pendidikan, maka bisa menciptakan kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih bagus. Dan pekerjaan yang lebih bagus, bisa mendatangkan penghasilan yang lebih tinggi," tutur Jejen.

Terpisah, anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Ruswa, saat dimintai tanggapannya, mengaku terkejut dan prihatin dengan data tersebut. Dia menilai, pandemi Covid-19 ikut memberi kontribusi yang menimbulkan kemiskinan di Kabupaten Indramayu.

Di sisi lain, lanjut Ruswa, tingginya prosentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Indramayu juga menjadi ironi. Pasalnya, Kabupaten Indramayu merupakan daerah penghasil migas, pensuplai ikan dan lumbung pangan nasional.

"Miliki banyak sumber daya alam, tapi masyarakatnya miskn. Ini memang PR berat bagi pemerintah daerah Indramayu," kata dia.

Ruswa berharap, ke depan pemerintah daerah dapat mencari solusi dengan menghadirkan program yang fokus untuk menangani masalah tersebut. Selain itu, dia juga mengharapkan terbangun sinergitas antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat yang lebih baik lagi. 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement