Senin 19 Sep 2022 17:04 WIB

Ini Alasan Unkris Buka Program Magister Teknik Kajian Pembangunan Perkotaan dan Wilayah

Prodi KPPW bermula dari banyaknya kebutuhan tenaga periset pembangunan perkotaan.

 Jajaran pengajar Program Magister Teknik Kajian Pembangunan Perkotaan dan Wilayah (MT KPPW) Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Dr. Ir. Aca Sugandhi M.Sc, Dr Kasman, S.Si, M.Si, Dr Susetya Herawati, Dr R. Sihadi Darmowihardjo, M.Pd, Dr Zefri M.Si, dan Dr Eng Irwan Prasetyo MPM. (dari kiri ke kanan).
Foto: Dok. Unkris
Jajaran pengajar Program Magister Teknik Kajian Pembangunan Perkotaan dan Wilayah (MT KPPW) Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Dr. Ir. Aca Sugandhi M.Sc, Dr Kasman, S.Si, M.Si, Dr Susetya Herawati, Dr R. Sihadi Darmowihardjo, M.Pd, Dr Zefri M.Si, dan Dr Eng Irwan Prasetyo MPM. (dari kiri ke kanan).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebutuhan tenaga peneliti (periset) bidang kajian pembangunan perkotaan dan wilayah cukup tinggi seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan. Karena itu, Universitas Krisnadwipayana (Unkris) terus berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa Program Magister Teknik Kajian Pembangunan Perkotaan dan Wilayah (MT KPPW) untuk memenuhi kebutuhan periset pembangunan perkotaan dan wilayah.

"Awal dibukanya prodi KPPW bermula dari banyaknya kebutuhan tenaga periset untuk pembangunan perkotaan dan wilayah. Sehingga mahasiswa kami banyak yang berasal dari Pemprov DKI Jakarta, Pemda Bekasi, dan beberapa kota di Indonesia,” kata Sekretaris Prodi KPPW Unkris Dr Kasman, S.Si, M.Si dalam siaran persnya pada Kuliah Perdana Magister Teknik KPPW, Sabtu (7/9/2022).

Kuliah perdana dihadiri sejumlah dosen MT KPPW Unkris. Antara lain Dr Zefri M.Si, Dr Eng Irwan Prasetyo MPM, Dr Susetya Herawati ST. M.Si, Dr Ir H Budiyono, B.MuE, M.Si, dan Dr R. Sihadi Darmowihardjo, M.Pd.

Menurut Kasman, periset pembangunan perkotaan dan wilayah tidaklah sama dengan planologi (perencana) pembangunan. Karena periset lebih kepada melakukan kajian dari dampak pembangunan perkotaan sekaligus mencarikan solusi akan problem pembangunan wilayah.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Zefri, M.Si, dosen sekaligus inisiator berdirinya MT KPPW menjelaskan bahwa prodi KPPW Unkris resmi berdiri pada 2004 dan mendapatkan izin operasional pada 2006. Jumlah mahasiswa pada saat pertama dibuka sebanyak 22 orang yang sebagian besar merupakan pegawai Pemprov DKI dan Pemkot/Pemkab Bekasi. “Angkatan ini lulus pada 2008 dengan gelar akademik magister teknik atau MT,” jelasnya.

Sementara itu, dosen senior MT Unkris Dr. Ir. Aca Sugandhi M.Sc dalam paparannya menjelaskan, integrasi kebijakan dan kegiatan dalam pembangunan wilayah perkotaan menjadi kunci penting pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Integrasi ini tidak hanya menghubungkan antarsektor yang ada tetapi juga sekaligus membangun kemitraan, keterkaitan, keselarasan, keserasian, dan keseimbangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan.

Menurut Aca, hubungan hierarki antara perkotaan dan perdesaan dalam satu kesatuan ruang wilayah di mana pedesaan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup terutama makanan bagi perkotaan telah terjadi sejak dulu. Namun kemudian fungsi tersebut hilang (rural as a hinterland areas of urban development) karena pesatnya pengaruh global.

"Inilah mengapa kajian pembangunan wilayah kemudian menjadi sangat penting karena pada dasarnya pembangunan di perdesaan saling terkait dengan pembangunan perkotaan," jelas Aca.

Aca mengingatkan bahwa kajian masalah tata ruang perdesaan yang tidak tertata dalam satu kesatuan wilayah menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial antara pertumbuhan perkotaan dan perdesaan dalam struktur ruang pembangunan wilayah. Kondisi tersebut juga telah memicu tingginya tingkt urbanisasi akibat keterbatasan kesempatan kerja dan tingkat kebutuhan sosial di perdesaan.

“Urbanisasi juga telah menjadi penyebab meningkatnya terus sektor informal di perkotaan yang tidak terkendali dan tertata yang pada akhirnya menyebabkan kekumuhan di permukiman perkotaan,” lanjut Aca.

Karena itu, sambung Aca, mengapa dibutuhkan kajian rancangan pembangunan yang strategis untuk memecahkan persoalan tersebut dalam peremajaan kota dan pembangunan perdesaan. "Tentu sangat diperlukan dukungan infrastruktur yang tepat sesuai tipologi desanya antara lain baik di kawasan pesisir dan pulau kecil, di kawasan pegunungan maupun di kawasan perbatasan."

Menurut Aca, kebijakan pembangunan nasional sebenarnya telah secara eksplisit diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUDasar 1945 yang telah menggariskan bahwa “bumi, air dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Adapun prospek Pendidikan Keilmuan Prodi Magister Teknik KPPW menghasilkan Magister Teknik sebagai peneliti di bidang Kajian Pembangunan Perkotaan dan Wilayah yang berbasis dari berbagai latar belakang keilmuan, tapi bukan mendidik menjadi seorang Planolog/Perencana Tata Ruang .

Peluang kerja lulusan terbuka di berbagai bidang pembangunan perkotaan dan wilayah baik di pemerintahan, dunia perguruan tinggi, swasta, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di tingkat nasional maupun dunia internasional.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement