REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani akan melanjutkan safari politiknya dengan menemui Partai Golkar dan Partai Gerindra. Ia akan menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada 3 September, dan Ketua Umum Partai Gerindra pada 4 September.
"Politik itu perlu dialog, politik itu perlu kesepahaman termasuk adanya berbagai perbedaan itu. Juga sebagai suatu hal yang wajar mengingat setiap partai punya identitas ideologi, platform, dan arah masa depan, dialog itu sangat penting," ujar Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (31/8/2022).
Partai Golkar dan Partai Gerindra, jelas Hasto, merupakan prioritas PDIP setelah bertemu dengan Partai Nasdem pada 22 September lalu. Ia mengatakan, pertemuan tersebut akan membahas pemilihan umum (Pemilu) 2024 dan isu-isu lainnya.
"Kita tidak hanya berbicara 2024, kita berbicara tentang tantangan yang dihadapi saat ini, bagaimana tekanan terhadap inflasi, bagaimana upaya menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat, tekanan-tekanan akibat subsidi yang begitu besar, ini kan juga menjadi ruang lingkup pembahasan," ujar Hasto.
Adapun keputusan terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024, ia menyampaikan kembali bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Keputusan tersebut terbukti ketika berhasil menjadikan Joko Widodo sebagai presiden di 2014 dan 2019.
"Siapapun yang terkait dengan capres dan cawapres, mekanisme yang dibangun, demokrasi di PDI Perjuangan ditetapkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dan itu terbukti berhasil di dalam pelaksanaan pilkada PDI menang 54 persen, di dalam Pemilu 2014 dan 2019 dengan keputusan untuk melahirkan Pak Jokowi," ujar Hasto.
Sambungnya, politik jelang Pilpres 2024 masihlah sangat dinamis. Mengingat pelaksanaan pesta demokrasi pada 14 Februari 2024, masihlah sangat lama.
Kendati demikian, PDIP memperhatikan sejumlah aspek dalam berkoalisi dengan partai politik untuk Pilpres 2024. Salah satunya dengan mempertimbangkan aspek ideologi dan historis partai tersebut.
"Saya tegaskan bahwa matematika yang kompleks itu nanti bisa menjadi lebih sederhana, karena aspek historis, aspek ideologi, aspek skenario masa depan bagi bangsa, dan juga wisdom dari para pimpinan partai politik di dalam mengkonsolidasikan dirinya," ujar Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
