REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO -- Partai-partai oposisi Sri Lanka menggelar pertemuan pada Ahad (10/7/2022) untuk menyepakati pembentukan pemerintahan baru. Pertemuan ini berlangsung sehari setelah Presiden Gotabaya Rajapaksa dan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe menawarkan untuk mengundurkan diri menyusul aksi protes yang semakin tak terbendung.
Seorang pejabat tinggi di oposisi utama United People's Force, Ranjith Madduma Bandara, mengatakan, diskusi terpisah telah digelar dengan pihak lain dan anggota parlemen yang memisahkan diri dari koalisi penguasa Rajapaksa. Dia mengatakan, semua pihak berencana menggelar pertemuan lebih lanjut ke depannya.
Anggota parlemen oposisi lainnya, MA Sumanthiran, mengatakan, semua partai oposisi gabungan dapat dengan mudah mengumpulkan 113 anggota yang dibutuhkan untuk mayoritas di Parlemen. Mereka akan meminta Rajapaksa untuk mengangkat pemerintahan baru dan mengundurkan diri.
Wickremesinghe pada Sabtu (9/7/2022) mengatakan, dia akan mundur ketika pemerintahan baru terbentuk. Ketua parlemen Sri Lanka juga menyebut Presiden Rajapaksa akan mundur pada Rabu (13/7/2022) mendatang. Jika presiden dan perdana menteri mengundurkan diri, maka menurut konstitusi, Ketua Parlemen, Mahinda Yapa Abeywardena akan mengambil alih sebagai presiden sementara.
Rajapaksa menunjuk Wickremesinghe sebagai perdana menteri pada Mei. Penunjukkan ini merupakan upaya untuk mengatasi kekurangan dan memulai pemulihan ekonomi.
Wickremesinghe telah menjadi bagian dari pembicaraan penting dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk program bailout. Termasuk pembicaraan dengan Program Pangan Dunia untuk mempersiapkan krisis pangan. Pemerintah harus mengajukan rencana kesinambungan utang kepada IMF pada Agustus sebelum mencapai kesepakatan. Para analis ragu bahwa pemimpin baru Sri Lanka bisa melakukan upaya lebih besar dari Wickremesinghe.
“Kerusuhan semacam ini dapat menciptakan kebingungan di antara organisasi internasional seperti IMF dan Bank Dunia,” kata analis politik Ranga Kalansooriya, seraya menambahkan bahwa pemerintahan baru harus menyepakati program bersama untuk pemulihan ekonomi.
Kalansooriya mengatakan, Wickremesinghe telah bekerja ke arah yang benar. Pemerintahannya tidak menerapkan rencana jangka panjang dengan fokus pada pemecahan masalah sehari-hari. Menurutnya, tidak mungkin pemerintah semua partai akan menyetujui reformasi ekonomi yang didukung IMF tanpa beberapa pihak kehilangan dukungan politik mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
