REPUBLIKA.CO.ID, PAMEKASAN - Direktur Central for Religion and Political Studies (Centries) Madura Sulaisi Abdurrazak menilai, konflik bernuansa SARA antaraliran agama merupakan bentuk kegagalan pendidikan keagamaan di wilayah itu.
"Perbedaan itu kan sebenarnya 'fitrah' baik perbedaan agama itu sendiri, maupun perbedaan dalam hal pemahaman keagamaan," katanya dalam sebuah diskusi bertajuk "Menyikapi Perbedaan Pemahamaan Keagamaan dalam Bingkai Pluralisme" di Pamekasan, Jumat (6/1).
Ia menjelaskan, persoalan perbedaan agama dan pemahaman keagamaan memang merupakan persoalan individu, yakni antara manusia dengan Tuhan. Akan tetapi ketika persoalan ini mengembang menjadi persoalan dalam lingkup sosial, maka kemudian bisa menjadi persoalan bangsa dan negara.
Konflik yang muncul akibat perbedaan pemahamaan keagamaan di Kabupaten Sampang yang terjadi pada 29 Desember 2012 kemarin dan hingga kini masih berlangsung, menurut dia, jelas sudah menjadi persoalan negara yang perlu ditangani secara komprehensif.
"Kenapa saya bilang menjadi persoalan negara juga, karena konflik di Sampang itu kan sudah membuat suasana disana tidak kondusif, dan para kelompok bertikai ini tidak bisa kemudian menjalankan aktivitasnya dengan tenang," kata Sulaisi.
Karena sudah menjadi persoalan negara, maka selayaknya negara, yakni Pemkab Sampang bisa menyelesaikan persoalan konflik pribadi yang kini mulai merembet bernuansa SARA tersebut secara bijaksana. Caranya, melakukan komunikasi dengan semua kelompok berkepentingan, termasuk kedua tokoh agama yang berbeda aliran tersebut.
Mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pamekasan periode 2009-2010 ini menilai, konflik sektarian yang sering terjadi di Madura selama ini sebenarnya tidak lepas dari sistem pendidikan agama yang diterapkan di sejumlah lembaga pendidikan Islam.
"Ada kebiasaan di kalangan lembaga pendidikan Islam di Madura ini, baik lembaga pendidikan agama yang berada di bawah naungan pemerintah ataupun swasta, yakni mendidik murid-muridnya dengan satu pemahaman keagamaan," katanya.
Sehingga, sambung dia, jika ada pemahaan yang berbeda dengan yang biasa diajarkan selama ini, maka hal itu cendrung dianggap sesat. Konflik bernuansa SARA antara kelompok Islam Sunni dan Kelompok Islam Syiah, menurut dia, salah satunya juga karena pengaruh pendidikan keagamaan yang kurang terbuka.
"Disinilah yang menurut hemat kami kegagalan pendidikan keagamaan, sehingga semua jenis pendidikan yang berbeda lalu harus dimusuhi, bahkan dianggap sesat. Ini kan sangat tidak mendidik bagi pendewasaan berfikir umat," ucap Sulaisi.
Sulaisi juga meminta agar para pemuka agama, baik dari kalangan Sunni, maupun Syiah tidak membuat pernyataan yang bisa memicu timbulnya emosi massa, termasuk lembaga keagamaan yang selama diklaim bisa mewadahi semua aliran ke-Islam-an semisal Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Ada fatwa MUI Sampang yang menurut kajian kami tidak bertanggung jawab dan ini bisa memicu emosi massa disana, yang menyatakan bahwa Syiah itu sesat. Saya kira fatwa ini perlu dikaji lebih jauh lagi," kata Sulaisi.
Apalagi, fatwa MUI Sampang yang menyebutkan aliran Islam Syiah sesat ini berbeda dengan fatwa MUI pusat yang menyatakan bahwa Syiah tidak sesat.
Konflik bernuansa SARA antara kelompok Islam Syiah dengan kelompok Islam Sunni di Sampang, Madura ini bermula dari konflik pribadi antara pimpinan Islam Syiah Tajul Muluk dengan saudaranya KH Rois yang beraliran Sunni.
Dari konflik keluarga itu, lalu meluas menjadi konflik SARA setelah di kalangan pengikut Islam Sunni tersiar kabar bahwa aliran Islam Syiah merupakan aliran Islam sesat, sehingga pengikut Islam Sunni beramai-ramai mengusir pengikut Syiah yang ada di wilayah Kecamatan Omben dan Kecamatan Karangpenang.
Puncaknya terjadi pada 29 Desember 2011 berupa pembakaran rumah, madrasah, mushalla dan pesantren kelompok Islam Syiah.
Sebanyak 335 orang pengikut aliran Islam Syiah dari total 351 orang lebih dievakuasi ke GOR Wijaya Kusuma depan kantor Bupati Sampang akibat kerusuhan yang terjadi ketika itu.
Konflik ini sudah terjadi sejak 2006, namun hingga kini belum bisa diredam hingga akhirnya terjadi aksi anarkis berupa pembakaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
