REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pihak Istana belum mau berkomentar seputar adanya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di daerah Mesuji (Lampung dan Sumsel).
"Saya belum bisa menyampaikan sesuatu," ujar Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha , ketika dihubungi Republika, Rabu (14/12). Julian pun meminta untuk menanyakan persoalan ini langsung ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Sementara itu Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa juga lebih memilih diam. Ia meminta agar dapat bertanya langsung ke Kapolri. "Coba minta Kapolri bicara," katanya dalam pesan singkat.
Sebagaimana diketahui Warga Mesuji, Provinsi Lampung, menemui Komisi III DPR, Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (14/12). Mereka mengadukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan aparat kepolisian terkait kasus sengketa tanah dengan perusahaan karet sekaligus perusahaan kelapa sawit, PT Silva Inhutani Lampung.
Para warga ditemani aktor Pong Harjatmo dan mantan Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan darat Mayor Jenderal TNI (Purn) Saurip Kadi. Mereka membawa barang bukti yang cukup mencengangkan: video pembantaian yang diduga dilakukan aparat Brigade Mobil. Polda Lampung membantah kasus itu berada di wilayahnya. Karena kejadian tersebut terjadi di Sumatera Selatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
