REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Baku tembak, kembali terjadi di Papua, Selasa (13/12), sejak pukul 07.00 WIT. PDIP menilai insiden ini memperlihatkan ketidakseriusan Pemerintah mewujudkan penyelesaian damai di tanah Papua.

"Pembentukan UP3B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, red) yang mengupayakan dialog Jakarta-Papua, (ternyata) tidak mendapat dukungan dari Polri-TNI," ujar Anggota Komisi III DPR dari FPDIP, Eva Kusuma Sundari, Selasa (13/12).

Insiden baku tembak diawali penerjunan kembali --untuk yang kedelapan kali-- pasukan Brimob dan menyerang markas TPN OPM di Eduda-Paniai Timur, Papua.

Sementara, posisi markas tersebut berdekatan dengan perkampungan penduduk. Penyerangan tersebut telah memicu pengungsian, ketakutan, dan trauma bagi penduduk sipil.

PDIP, kata Eva, meminta Presiden menertibkan aparatnya. "Agar berkoordinasi dan konsisten mematuhi //one single policy// yang mengedepankan penyelesaian damai dan politik melalui dialog," ujar dia.

Presiden, tambah Eva, harus turun tangan langsung dalam penyelesaian damai Papua. Karena persoalan kawasan ini mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Pendelegasian akan berdampak buruk. Apalagi kontrol atas polisi dan TNI hanya bisa dilakukan Presiden," tegas dia.

Pendekatan militer atau kekerasan di tanah Papua, tambah dia, hanya akan memperburuk situasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika