REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Freeport Indonesia, dalam situs resminya, mengaku telah memberikan dana pengamanan kepada Polri sebesar 14 juta Dolar AS pada 2010 kemarin. Namun hasil dari investigasi internal yang dilakukan Mabes Polri, tidak ada anggaran tersebut, namun mengakui adanya anggaran sebesar Rp 1,25 juta untuk setiap anggota polisi per bulannya.
"Polri tidak pernah menerima dana dari PT Freeport untuk pengamanan senilai 14 juta Dolar AS dari PT Freeport Indonesia, mereka hanya memberikan dana Rp 1,25 juta per bulan kepada anggota di lapangan," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Saud Usman Nasution dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (28/11).
Saud menegaskan, dalam hasil investigasi tersebut, Mabes Polri melalui Polda Papua tidak pernah menerima anggaran sebesar 14 Juta Dolar AS. Meski ia mengakui adanya pemberian dari Freeport sebesar Rp 1,25 juta untuk para anggota polisi per bulannya. Namun dana ini sudah dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak ada penyimpangan.
Sedangkan bantuan lainnya dari Freeport, ia melanjutkan, berupa sarana dan fasilitas sesuai dengan nota kesepahaman (MOU) antara Freeport dengan Kapolda Papua. Bantuan ini dalam bentuk sarana transportasi dan konsumsi dalam pelaksanaan pengamanan di daerah pertambangan Freeport. "Jadi kami hanya menerima Rp 1,25 juta per orang saja," ujar mantan Kepala Densus 88 ini.
Mengenai kondisi terakhir di Freeport, tambahnya, sudah cukup kondusif. Meskipun aktifitas pertambangan di Freeport belum dapat berjalan karena belum adanya kesepakatan antara pihak pekerja dengan manajemen Freeport terkait tuntutan untuk menaikkan upah.
"Sekarang masih deadlock. Kami mengharapkan perundingan bisa lancar nantinya, agar tidak ada permasalahan lagi," harapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
