REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA – Dalam pengajuan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2012, diketahui bahwa jumlah anggaran untuk kebutuhan pulsa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam satu tahun sebesar Rp 1,1 miliar.
Dalam anggaran pulsa tersebut, jumlah yang ada terbagi kedalam dua bentuk, yakni berbentuk voucher sebesar Rp 100 ribu sebanyak 300 buah. Selain itu, ada juga anggaran pulsa dengan jenis pasca bayar sebanyak Rp 1.080 miliar.
Anggaran yang tercantum dalam nomenklatur Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Rancangan APBD 2012, bernomor 5.2.2.03.01.
Tak hanya itu, jumlah yang ada pun masih harus ditambahkan dengan biaya tagihan ponsel pasca bayar VIP wakil wali kota, yang sebesar Rp 595 juta. Besarnya jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk keperluan komunikasi itu, membuat penilaian negatif dari anggota DPRD Kota Surabaya.
Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Rusli Yusuf mengakatan, besarnya jumlah anggaran tersebut baru diketahui pihaknya tahun ini. Menurut dia, pada tahun-tahun sebelumnya laporan keuangan terkait pulsa kepala daerah dan wakilnya tidak terlalu menimbulkan pertanyaan. “Kejadian ini baru terjadi tahun ini saja,” kata dia ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (24/11).
Selain itu, Yusuf juga menilai bahwa keperluan komunikasi pemimpin daerah dengan masyarakatnya tidak seharusnya menghabiskan uang dengan jumlah yang besar. Pasalnya, komunikasi secara langsung dinilainya lebih efektif ketimbang melalui telepon.
Karena itu, pihaknya mendesak Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya untuk melakukan kajian terkait anggaran tersebut. “Banggar harus menyatakan apakah anggaran tersebut perlu atau tidak,” imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
