REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Empat unjuk rasa yang berbeda digelar di gerbang depan kantor gubernuran Jalan Pahlawan, Jumat (28/10). Masing-masing menyampaikan suara tuntutan yang berbeda kepada pemerintahan SBY-Boediono beserta kabinetnya. Demo ujuk rasa dimulai oleh Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jateng yang sejak awal datang dengan puluhan massanya menuntut kejelasan atas nasib kesejahteraan para buruh pekerja yang ada di Jateng.
Disusul dengan Aliansi Keluarga Besar Mahasiswa Unissula (AKBMU) yang berunjuk rasa dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda menuntut adanya penegakan supremasi hukum, menjaga keutuhan NKRI, judicial review UU intelejen, mengembalikan kedaulatan rakyat, reshufel Menpora dan Menakertrans, serta menurunkan SBY-Boediono. “Sudah saatnya para intelektual, mahasiswa, politisi, dan gerakan-gerakan peduli bangsa, dan negara melakukan tindakan tegas. Mari kita galang kekuatan revolusi demi kemajuan, kemakmuran dan keadilan bangsa,” ujar korlap aksi, Taefur Rochman.
Sementara, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Semarang menuntut pelaksanaan reforma agraria sejati dalam UU PA 1960, penolakan UU sektoral, menolak liberalisme dan komersialisasi pendidikan berikut kebijakan luar negerinyam dan membatalkan perjanjian ACFTA serta menuntut penegakan kedaulatan ekonomi kerakyatan.
“SBY-Budiono adalah pemerintahan yang gagal dan telah menghianati cita-cita nasional proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan sangat tunduk kepada neoliberalisme. Oleh karena itu, kita serukan untuk berjuang melawan neoliberalisme dan neokolonialisme serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan menegakan pasal 33 UUD 1945,” ujar Korlap demo, Darmawan Iskandar saat unjuk rasa Komite Pimpinan Wilayah (KPW) Partai Rakyat Demokratik (PRD) Jateng.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
