REPUBLIKA.CO.ID, PALU - Komisioner Komnas HAM Ridha Saleh menyatakan, pihaknya akan mengundang Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Brigjen Pol Dewa Parsana terkait kasus bentrokan di sekitar lapangan minyak Tiaka, Kabupaten Morowali.
"Kapolda Sulteng harus bertanggungjawab atas tewasnya dua warga sipil dalam kasus itu," kata Ridha Saleh kepada wartawan di Palu, Sulawesi Tengah, Senin. Ridha Saleh juga meminta Kapolri mengevaluasi kerja-kerja Kapolda Sulteng selama ini.
Menurut dia, insiden tewasnya dua warga sipil di Morowali itu tidak lepas dari Dewa Parsana selaku pimpinan tertinggi Polda Sulawesi Tengah. Selain itu, katanya, Komnas HAM secepatnya juga akan meminta keterangan Kapolres Morowali AKBP Suhirman karena dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab langsung saat kasus itu terjadi.
"Olehnya saya mengusulkan kepada Kapolri agar mengganti Kapolda Sulteng dan Kapolres Morowoli," katanya.
Lebih lanjut, komisioner Komnas HAM itu juga akan meminta keterangan Bupati Morowali Anwar Hafid karena dinilai mengetahui soal investasi dan tanggung jawab sosial badan pelaksana bersama Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi.
Menurutnya Bupati Morowali juga mengetahui kenapa warganya bisa marah dan mengamuk di lapangan minyak Tiaka. "Kita segera periksa bupati," katanya.
Komnas HAM sendiri sudah mencari menggali informasi di lokasi bentrok di Tiaka dan menemui korban dan masyarakat Kecamatan Kolo Bawah, dua hari setelah insiden penembakan pada 22 Agustus 2011.
Tiaka adalah pulau yang dibuat Pertamina-Medco guna kepentingan pengeboran minyak. Kecamatan Kolo Bawah adalah lokasi terdekat dengan Pulau Tiaka. Untuk menuju Pulau Tiaka memerlukan waktu sekitar 1,5 jam naik kapal kayu dari Kolo Bawah.
Lebih lanjut, Ridha Saleh meminta warga Kolo Bawah menjaga situasi keamanan di wilayahnya serta tidak sampai dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
Kasus itu bermula ketika puluhan warga ditangkap karena diduga kuat merusak fasilitas investor minyak Badan Operasi Bersama (JOB) antara Pertamina dan PT Medco E&P Tomori di Pulau Tiaka, Kecamatan Mamosalato, Senin (22/8).
Kerusuhan di Pulau Tiaka, Kabupaten Morowali itu dipicu oleh tuntutan warga Desa Kolo Bawah, Kecamatan Mamosalato, yang telah beberapa kali dijanjikan ketersediaan aliran listrik, namun belum juga direalisasikan oleh perusahaan yang mengebor minyak di Tiaka.
Perusahaan sempat menjanjikan kepada warga soal penyediaan listrik dan fasilitas umum lainnya, tetapi belum juga terealisasi hingga terjadi insiden berdarah. Insiden itu menyebabkan dua orang tewas dan lima orang mengalami luka-luka tembak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
