REPUBLIKA.CO.ID,SANGATA--Persoalan disparitas pembangunan antara wilayah pedalaman dengan perkotaan menjadi sumber kemarahan warga di kawasan tertinggal itu kepada DPRD Kabupaten Kutai Timur, Kaltim."Berbagai masalah akibat kesenjangan pembangunan wilayah pedalaman dengan perkotaan menjadi faktor utama kemarahan mereka yang ditumpahkan kepada kami baik melalui SMS maupun telpon dalam dua pekan terakhir," kata Wakil Ketua DPRD Kutai Timur, H.Suardi di Sangata, Kamis.
Keluhan warga berbagai persoalan, di antaranya kelemahan infrastruktur perhubungan darat, berbagai fasilitas umum yang lain, serta persoalan belum tuntas tapal batas antara Desa Kelinjau Ilir dengan Desa Kelinjau Ulu. "Berbagai kemarahan itu disampaikan melalui SMS (pesan singkat elektronik) maupun telepon, mulai dari bahasa yang halus sampai sumpah serapah dengan mengatakan DPRD mandul," ujarnya.
Menanggapi hal itu, pihak DPRD Kutim tidak menanggapi secara emosi namun dengan kepala dingin karena memaklumi kondisi rakyat di kawasan pedalaman. Kemarahan warga itu umumnya berasal dari kecamatan di kawasan pedalaman yang jaraknya cukup jauh dari Kota Sangata, Ibu Kota Kabupaten Kutai Timur, antara lain Muara Ancalong, Long Masengat dan Kecamatan Muara Bengkal.
"Padahal, kita ketahui dalam menjalankan roda pembangunan, yang sangat berperan adalah pemerintah kabupaten, meskipun usulan pembangunan, penganggaran serta pengawasan di dewan," ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Mahyunadi menanggapi hal itu mengaku sudah meminta agar seluruh fraksi dan komisi agar membuat jadwal dan melakukan rapat koordinasi dengan SKPD terkait dan turun kelapangan melihat langsung kondisi permasalahannya "Kita ingin ketahui sebenarnya, mengingat ada juga laporan tentang pemecatan kepala desa, adanya aspirasi camat diminta mundur, serta lahan warga yang diserobot perusahaan," ujarnya.
"Kasus pemecatan kepala desa, kasus camat kurang becus dan lain-lain terkait kinerja aparat dan sfat PNS jelas bukan kewenangan DPRD namun Pemkab Kutim, mungkin warga beranggapan semua itu tanggung jawab dewan, jadi kami hanya kena getah dari kinerja Pemkab yang kurang beres," ujar dia.
Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan II HM Mastur Djalal mengatakan keberatan jika dikatakan anggota DPRD mandul dan tidak memperhatikan aspirasi rakyat. "Tidak benar juga jika dianggap DPRD tidak bekerja karena hakikatnya usulan pembangunan dari anggota dewan setelah melakukan reses, jadi perlu ditelusuri inti masalahnya," papar dia.