Jumat, 26 Syawwal 1435 / 22 Agustus 2014
find us on : 
  Login |  Register

Warga Pedalaman Kutai Timur Marah Kepada DPRD

Jumat, 05 Agustus 2011, 05:31 WIB
Komentar : 0

REPUBLIKA.CO.ID,SANGATA--Persoalan disparitas pembangunan antara wilayah pedalaman dengan perkotaan menjadi sumber kemarahan warga di kawasan tertinggal itu kepada DPRD Kabupaten Kutai Timur, Kaltim."Berbagai masalah akibat kesenjangan pembangunan wilayah pedalaman dengan perkotaan menjadi faktor utama kemarahan mereka yang ditumpahkan kepada kami baik melalui SMS maupun telpon dalam dua pekan terakhir," kata Wakil Ketua DPRD Kutai Timur, H.Suardi di Sangata, Kamis.

Keluhan warga berbagai persoalan, di antaranya kelemahan infrastruktur perhubungan darat, berbagai fasilitas umum yang lain, serta persoalan belum tuntas tapal batas antara Desa Kelinjau Ilir dengan Desa Kelinjau Ulu. "Berbagai kemarahan itu disampaikan melalui SMS (pesan singkat elektronik) maupun telepon, mulai dari bahasa yang halus sampai sumpah serapah dengan mengatakan DPRD mandul," ujarnya.

Menanggapi hal itu, pihak DPRD Kutim tidak menanggapi secara emosi namun dengan kepala dingin karena memaklumi kondisi rakyat di kawasan pedalaman. Kemarahan warga itu umumnya berasal dari kecamatan di kawasan pedalaman yang jaraknya cukup jauh dari Kota Sangata, Ibu Kota Kabupaten Kutai Timur, antara lain Muara Ancalong, Long Masengat dan Kecamatan Muara Bengkal.

"Padahal, kita ketahui dalam menjalankan roda pembangunan, yang sangat berperan adalah pemerintah kabupaten, meskipun usulan pembangunan, penganggaran serta pengawasan di dewan," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Mahyunadi menanggapi hal itu mengaku sudah meminta agar seluruh fraksi dan komisi agar membuat jadwal dan melakukan rapat koordinasi dengan SKPD terkait dan turun kelapangan melihat langsung kondisi permasalahannya "Kita ingin ketahui sebenarnya, mengingat ada juga laporan tentang pemecatan kepala desa, adanya aspirasi camat diminta mundur, serta lahan warga yang diserobot perusahaan," ujarnya.

"Kasus pemecatan kepala desa, kasus camat kurang becus dan lain-lain terkait kinerja aparat dan sfat PNS jelas bukan kewenangan DPRD namun Pemkab Kutim, mungkin warga beranggapan semua itu tanggung jawab dewan, jadi kami hanya kena getah dari kinerja Pemkab yang kurang beres," ujar dia.

Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan II HM Mastur Djalal mengatakan keberatan jika dikatakan anggota DPRD mandul dan tidak memperhatikan aspirasi rakyat. "Tidak benar juga jika dianggap DPRD tidak bekerja karena hakikatnya usulan pembangunan dari anggota dewan setelah melakukan reses, jadi perlu ditelusuri inti masalahnya," papar dia.

Redaktur : Krisman Purwoko
Sumber : antara
Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada sesuatu kaum, hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, (( QS.An Anfaal 8 : 53 ))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Ini Manfaat Antioksidan dan Antidepresan pada Coklat
WASHINGTON -- Banyak ahli gizi memperingatkan bahwa tingginya kandungan gula dalam coklat bisa mengakibatkan gangguan kesehatan. Tapi sejumlah dokter menunjukkan adanya manfaat dari...