REPUBLIKA.CO.ID, BANTEN – Diskursus tentang ideologi bangsa, Pancasila, dalam dua tahun terakhir menjadi topik utama, baik di pemerintahan maupun masyarakat. Hal ini tak terlepas dari situasi nasional yang cenderung gaduh. Dalam upaya memperkuat kembali pemahaman rakyat, khususnya generasi muda terhadap Pancasila, Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) bekerja sama Universitas Pamulang, Banten, menggelar rangkaian kegiatan bertajuk “Mempertahankan Nasionalisme dan Patriotisme bagi Generasi Muda”.
Bertempat di Auditorium Universitas Pamulang, Kamis (19/10), acara dimulai dengan Pelantikan Pengurus Cabang ADPK Tangerang Raya, dilanjutkan Kuliah Umum Gubernur Banten, Wahidin Halim yang mengangkat tema, “Konsensus Nasional: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Aset Pemersatu Bangsa Dalam Mempertahankan Nasionalisme dan Patriotisme”. Rangkaian kegiatan diakhiri Seminar dengan topik “Aktualisasi Pancasila dalam Menghadapi Tantangan Generasi Milenial”, dengan narasumber Guru Besar UGM, Prof. Dr. Kaelan dan Kol.(Purn) Djunaedi.
Wahidin dalam sambutannya mengatakan bahwa kehadiran ADPK sangat penting dalam membantu pemerintah menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila ke masyarakat. Lebih jauh, mantan Wali Kota Tangerang itu menggarisbawahi bahwa ADPK perlu mendorong kuat agar pemaknaan nilai Pancasila tidak boleh hanya berhenti pada nilai instrumental atau filsafat, melainkan lebih penting adalah dalam implementasi.
“Sejak dulu fokus saya tak lain mewujudkan pembangunan pendidikan yang merata dan berkualitas. Karena hanya dengan pendidikan yang baik kita bisa meningkatkan daya saing. Dan membangun pendidikan merupakan salah satu implementasi nilai Pancasila”, ujarnya.
Sementara Prof Kaelan menegaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa telah diakui dunia. Hal itu dapat dilihat dari kamus internasional yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara. “Yang lebih utama lagi, Pancasila telah dikenal dunia sebagai ideologi yang khas dan memiliki basis moral. Pada Sila Pertama, basis moralnya adalah relijiusitas. Sila Kedua, basis moralnya kemanusiaan. Sila Ketiga, basis moralnya nasionalisme, dan seterusnya,” Ulas Prof Kaelan.
Ini semua, tambahnya, tidak akan terwujud tanpa peran founding fathers yang berjiwa kreatif. Misalnya peran HOS Tjokroaminoto yang meletakkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kenegaraan kita. Tjokro mengambil semangat kebhinekaan itu dari Alquran, sebagaimana tertulis dalam Surat Al-Hujarat Ayat 13. Di sana ditekankan bahwa manusia dari awal diciptakan memang berbeda-beda, sehingga sebagai bangsa yang baru merdeka, Indonesia harus menempatkan perbedaan ini sebagai modal pembangunan, bukan sebaliknya sebagai faktor pemisah dan konflik.
Perihal kekhawatiran menurunnya pemahaman generasi milenial terhadap nilai-nilai Pancasila, Prof. Kaelan melihat hal itu sebagai dampak dari globalisasi. Oleh karenanya sosialisasi Pancasila tidak bisa lagi dilakukan secara konvensional. Melainkan harus menggunakan cara-cara kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi IT. Dengan begitu anak-anak muda akan melihat Pancasila sebagai sesuatu yang dekat dengan mereka, dan pada akhirnya mereka mengalami internalisasi nilai-nilai Pancasila secara natural.
ADPK sendiri, sebagaimana disampaikan Ketua ADPK Pusat, Letkol Cpm (pur) Dra H Sudarillah, merupakan organisasi masyarakat yang berbadan hukum, yang mewadahi para dosen Pancasila dan Kewarganegaraan. “ADPK bertekad untuk ikut serta berjuang, bersinergi dengan semua kekuatan sosial lainnya, khususnya di kalangan civitas akademika, khususnya meningkatkan mutu pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah umum wajib,” ujar Sudarillah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
