REPUBLIKA.CO.ID,MENTAWAI--Korban gempa dan tsunami Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar), mengeluh belum menerima uang lauk pauk (ULP) untuk selama masa tanggap darurat.
Data yang dihimpun pada korban tsunami yang menempati Hunian Sementara (Huntara) di KM 5,5 Desa Muara Taikakok, Kecamatan Pagai Utara, Kamis. Menurut keterangan para korban tsunami di Huntara yang baru diserahkanterimakan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke Pemkab Mentawai (30/3) itu, mereka baru menerima beras menjelang ada acara serah terima itu.
"Kalau beras sudah hampir sebulan pengungsi di Huntara menerima, baru menjelang adanya acara ini, namun apa penyebabnya kami tidak tahu," tutur Lermin (59) satu dari 80 Kepala Keluarga (KK) atau 300 jiwa di Dusun Rua Monga.
Sementara warga sejak berdiam di pengungsian Huntara banyak yang belum bisa menjalankan aktivitas ekonomi, terkait lokasi perladangan di perkampungan sebelumnya cukup jauh jaraknya.
Jadi, bagi warga yang ingin untuk ke lahan perkebunan dan ladang mereka, harus berjalan sekitar lima sampai tujuh km ke arah pantai. Bagi yang mempunyai kendaraan mungkin bisa lebih cepat, meskipun jalannya hanya tanah --saat hujan sulit ditempuh--.
Namun, kata Lermin, bagi yang tidak memiliki kendaraan roda dua, harus berjalan kaki menempuh jarak sekitar 7 km tersebut.
"Keadaan yang memaksa demikian, ditempat yang baru belum ada lahan untuk diolah," katanya.
Hal senada juga disampaikan Simon (40-an), warga yang berdiam di Huntara butuh perhatian pemerintah kabupaten, terutama dalam penyaluran bantuan. Sebab, masyarakat dengan kondisi lingkungan yang baru belum bisa berbuat banyak, apalagi dalam kondisi serba keterbatasan, termasuk air bersih.
Sementara itu, untuk penerangan warga di Huntara ada dua genset yang disalurkan ke rumah sementara dengan syarat harus membayar bahan bakar per KK sebesar Rp5.000/bulan.
Plt. Sekdakab Kepulauan Mentawai, Faisal Syarif ketika dikomfirmasi di lokasi mengatakan,
Uang Lauk Pauk (ULP) bagi warga pengungsi tsunami memang belum diserahkan. Hal itu berkaitan warga belum jelas penempatannya dan segera diserahkan setelah semua pengungsi sudah menempati Huntara, agar penyalurannya tepat sasaran.
"Kita bukan memperlambat penyaluran tetapi supaya penyaluran tidak salah sasaran, maka dipastikan dulu warga sudah menempati Huntara," tegasnya.
Terkait, perhitungannya sesuai petunjuk teknisnya sudah jelas, sebesar Rp5.000/kepala untuk masa rentang waktunya selama sebulan.
"Sekarang dalam jumlah besar pembangunan Huntara sudah selesai, hanya sekitar 20 yang ada dikerjakan, tentu akan mudah mendata untuk penyaluran ULP tersebut," katanya.
Menyinggung soal bantuan kemanusian dari berbagai pihak, Faisal menyebutkan, dana bantuan dari berbagai pihak yang dikelola Pemprov Sumbar senilai Rp9 miliar sudah diserahkan Pemkab Mentawai.
Berkaitan dengan bantuan yang sifatnya langsung dari berbagai pihak ke Pemkab Mentawai, tambahnya, pihaknya akan menyampaikan laporannya ke publik nantinya melalui media massa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
