Saturday, 25 Zulqaidah 1435 / 20 September 2014
find us on : 
  Login |  Register

Komnas HAM Selidiki Konflik Pertambangan di Pacitan

Thursday, 31 March 2011, 18:57 WIB
Komentar : 0

REPUBLIKA.CO.ID,PACITAN--Komnas HAM tengah menyelidiki dugaan pelanggaran hak asazi manusia dalam serangkaian konflik pertambangan yang terjadi di Desa Kluwih, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Mereka tiba di lokasi sengketa, Kamis sekitar pukul 08.00 WIB, dan langsung melakukan pengumpulan data dan keterangan dari sejumlah warga yang terlibat konflik serta dari pihak Dinas Pertambangan dan Energi, Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Pelayanan Perizinan, serta perusahaan penambangan.

"Selain itu (menyelidiki), tujuan utama kami ke sini adalah untuk memediasi konflik antara warga dengan pihak perusahaan pertambangan," kata Komisioner Sub-komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Johny Nelson Simanjuntak.

Ia mengatakan, ada beberapa titik fokus pendekatan yang mereka lakukan dalam kasus tersebut. Salah satunya, adalah soal kepastian adanya jaminan bahwa kegiatan penambangan tidak sampai menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.

Masyarakat yang terlibat langsung dalam area konflik biasanya juga menuntut adanya jaminan perbaikan kesejahteraan ekonomi seiring dilakukannya eksploitasi besar-besaran di daerah mereka.

"Tolak ukurnya antara lain adanya sumbangan ('sharring') dari pihak penambang ke pemerintah desa, kabupaten maupun negara. Kami juga perlu memastikan bahwa kegiatan penambangan lepas dari persoalan KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu,? terangnya.

Berdasarkan catatan Komnas HAM, dari 50 lebih kasus sengketa pertambangan ada beberapa yang digolongkan besar, di antaranya, penolakan penambangan oleh warga di Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Sulawesi Utara, Newmont, Freeport (Papua), serta Pacitan, Jawa Timur.

Lebih lanjut Jhony menjelaskan, konflik tambang di Kota 1001 Goa menjadi perhatian serius Komnas HAM karena dikategorikan besar. Alasannya, unsur-unsur yang didapat dari lokasi diduga tidak hanya satu jenis bahan tambang sebagaimana terdaftar dalam perizinan. Padahal, saat dibawa ke China, harganya disamaratakan sehingga maka negara berpotensi mengalami kerugian.

Ia lalu mencontohkan, pada kasus Freeport dimana kandungan emas yang melimpah diketahui setelah kontrak karya berjalan. "Masyarakat butuh penjelasan soal ini. Jangan sampai kasus Freeport terulang di Pacitan," tegasnya.

Tidak dijelaskan sampai kapan proses penyelidikan tersebut akan dilakukan. Pihak Komnas HAM mengatakan, proses mediasi masih terus mereka upayakan sekaligus mengevaluasi apabila terjadi pelanggaran hak asazi manusia dalam proses/kegiatan penambangan di Desa Kluwih.


Redaktur : Krisman Purwoko
Sumber : antara
Demi Allah, kami tidak akan mengangkat seorang pun yang meminta sebagai pemimpin atas tugas ini dan tidak juga seorang yang berambisi memperolehnya.(HR Muslim )
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Gadai SK, Jadi Cerminan Masalah RUU Pilkada?
 MAKASSAR -- Belakangan ini banyak anggota DPRD terpilih yang menggadaikan SK. Terkaiy hal tersebut pakar komunikasi politik Effendi Gazali menilai itu sebuah hal...