REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA --Aksi demonstrasi yang dilakukan puluhan massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Instiper, berhasil memaksa ketua DPRD Provinsi Yogyakarta, Yoeke Indra Agung Laksana menemui massa. Yoeke yang sedang memimpin rapat DPRD keluar dan menyatakan penolakan kenaikan harga BBM oleh pemerintah pusat.
"Saya inikan wakil rakyat, Anda semua rakyat, oleh karena itu, saya mendukung aspirasi Anda menolak kenaikan harga BBM," kata dia pada massa aksi di depan DPRD Provinsi Yogyakarta, Jum'at (9/3).
Ketua DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut menambahkan, pemerintah harusnya lebih bijak dalam keputusannya untuk menaikkan harga BBM. Menurutnya, masih ada alternatif lain selain menaikkan harga BBM. Bahkan, kata dia, dari hasil survei sebuah lembaga, diperoleh kesimpulan jika harga BBM dinaikkan seperti yang telah direncanakan, maka jumlah penduduk miskin di Indonesia akan bertambah hingga 3,5 juta orang.
Kenaikan harga BBM bukanlah solusi untuk mengatasi masalah di Indonesia. Pasalnya, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Harusnya, tammbah dia, pemerintah mampu mencarikan alternatif solusi selain menaikkan harga BBM 1 April 2012 mendatang.
Senada dengan Yoeke, koordinator aksi, Muhammad Sholeh Tamam Hore mengatakan, pihaknya menolak kebijakan kenaikan BBM oleh pemerintah, sebab, hal itu hanyalah skenario global yang dilakukan Amerika Serikat. Menurutnya, kenaikan harga BBM hanyalah imbas dari kebijakan AS menaikkan harga BBM di dunia. Alasannya, tambah dia, saat ini terjadi krisis antara Amerika, Israel dengan Iran.
Oleh sebab itu, HMI MPO sangat menolak adanya kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut hanya akan menambah beban masyarakat kecil. Pasalnya, dengan kenaikan harga BBM, otomatis akan menaikkan harga kebutuhan pokok yang lain.
"Jika BBM naik, dampaknya semua kebutuhan pokok akan ikut naik," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
