REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Jawa Barat menolak rencana pemerintah yang akan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 April mendatang.
"Kami dari Fraksi PKS DPRD Jabar dengan tegas menyatakan menolak kenaikan BBM mengingat konsekuensi yang akan ditimbulkannya kemudian hari," kata Humas dan Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Lalu Suryade, di Kota Bandung, Senin.
Lalu menjelaskan, alasan pihaknya menolak rencana kenaikan harga BBM karena kondisi masyarakat Indonesia saat ini masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan.
"Siapa bilang rakyat miskin semakin berkurang. Dampak kenaikan BBM bisa memicu harga-harga tak stabil dan jumlah rakyat miskin kian meningkat," kata Lalu yang juga menjabat sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Barat.
Dikatakan Lalu, mengenai rencana kenaikan harga BBM ini, dari DPP PKS sudah memberi arahan kepada DPW PKS Jawa Barat. "Jadi, kami mengelaborasi dari keputusan pusat. Oleh karena itu, Fraksi PKS DPRD Jabar ikut menolak kenaikan BBM," kata Lalu.
Jika ditanya mengenai kondisi rencana kenaikan BBM tersebut, maka kata Lalu, hampir 80 persen masyarakat menyatakan menolak naiknya harga BBM. Dikatakannya, pemerintah semestinya melakukan mekanisme kreatif atau jaring kebijakan tepat soal rencana menaikan BBM ini agar tidak membebani rakyat.
Selain dari Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, hari ini tiga kelompok mahasiswa juga menyatakan sikap penolakannya terhadap rencana kenaikan harga BBM. Tiga kelompok massa dari KAMMI Jawa Barat, HMI Cabang Bandung dan Keluarga Mahasiswa Bandung Raya berunjuk rasa, di depan Gedung Sate Bandung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
