REPUBLIKA.CO.ID, PANCORAN -- Kesulitan air yang dialami rakyat Jakarta masih belum terselesaikan. "Padahal ini tugas pemerintah untuk menjamin dan melindungi sumber daya alam," ujar Maruarar Siahaan, mantan Hakim Konstitusi, saat konferensi pers Warga Jakarta Bicara Air, selasa (21/2).
Maruarar menjelaskan, swastanisasi air jangan sampai memberatkan rakyat. Pemerintah terkesan lembek menangani permasalahan ini. Padahal air merupakan sumber kehidupan. Perusahaan yang menjadi milik negara justru terbelit hutang oleh perusahaan mitra PAM Jaya, yakni Aetra dan Palyja.
Hak warga Jakarta atas air diperjualbelikan. Menurut dia, swastanisasi boleh saja, akan tetapi pemerintah harus ambil andil dan mengawasi. Perjanjian dalam mengelola air haruslah adil untuk warga Jakarta.
"Jangan sampai kita tidak merdeka atas air di negara sendiri," lanjut Maruarar. Hak warga atas air haruslah dipenuhi. Dalam persoalan air ini, wong cilik-lah yang selalu dikorbankan.
Maruarar menjelaskan, kedulatan negara sudah hilang bila bentuknya seperti ini. Negara yang punya perusahaan, dan menjaring mitra, tetapi rekan kerja tersebut yang membuat rugi negara. "Kita seperti dijajah di negara sendiri," lanjutnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
