REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR – Keluarga miskin di Kota Bogor boleh bergembira. Pasalnya, bila tidak aral melintang, tahun 2012 nanti rumah sakit-rumah sakit rujukan di Kota Bogor tidak akan menolak pasien miskin.
Kepastian ini muncul berdasarkan hasil rapat koordinasi Dinas Kesehatan Kota Bogor dengan sejumlah rumah sakit rujukan Kota Bogor, di Balai Kota Bogor. Rapat yang dipimpin langsung Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, dr Rubaeah, juga menyepakati pasien kurang mampu yang berada dalam kondisi gawat darurat berhak mendapat pelayanan lebih baik dari kelas III. Dengan catatan, apabila kuota kamar kelas III tidak memadai.
Walikota Bogor, Diani Budiarto, dalam pidato pembukaan rapat berpesan agar rumah sakit-rumah sakit rujukan di Kota Bogor jangan sampai menunda apalagi menolak pasien keluarga miskin. ”Terima saja dulu, jangan ditolak,” katanya Rabu (23/11).
Diani mengatakan, saat ini jumlah penduduk miskin di Kota Bogor terus meningkat setiap tahunnya. Untuk itu Diani menjanjikan dirinya siap menanggung biaya pengobatan pasien tidak mampu apabila prosedur administrasi penggunaan surat Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) melampaui kriteria. "Saya dan Dinas Kesehatan Kota Bogor yang akan mengurusnya," janjinya.
Diani mengakui program jaminan kesehatan daerah dan jaminan kesehatan masyarakat masih banyak mengalami kendala di lapangan. Kendala biasanya terjadi dalam ketersediaan kamar kelas III bagi pasien. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sendiri, kata Diani, terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada warga miskin. Pemkot Bogor misalnya, akan membentuk sistem pelayanan yang memudahkan pasien miskin saat berobat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
