REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini mulai mensosialisasikan instruksi gubernur kepada para pengembang untuk berhenti membangun pusat perbelanjaan hingga akhir tahun 2012.
Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta, Wiriyatmoko, mengatakan rencana moratorium khusus untuk pembangunan pusat belanja di atas lahan 5.000 meter persegi ini dilakukan sebagai salah satu upaya pemerataan daerah yang dilakukan oleh Pemprov.
"Kami sudah mengedarkan instruksi gubernur ini kepada Ketua REI DKI dan Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI agar menunda pembangunan pusat perbelanjaan," katanya, Selasa (11/10).
Tak hanya itu, untuk mendukung hal tersebut, pihaknya juga diinstruksikan untuk tidak memproses permohonan izin properti yang akan digunakan untuk membangun pusat perbelanjaan, pertokoan dan mal. Selain itu, Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta sudah diinstruksikan agar menyiapkan instrumen hukum untuk mendukung pelaksanaan moratorium tersebut.
Berdasarkan data Dinas Tata Ruang DKI, terdapat 564 pusat perbelanjaan yang terletak di ibukota. Jumlah tersebut terdiri dari 132 mal dan 432 pusat belanja yang dikategorikan sebagai swalayan, hypermart, pusat grosir, pertokoan, dan pasar tradisional. "Jumlah ini tak merata di lima wilayah Jakarta, karena dominan berada di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan," kata Wiriyatmoko.
Menurutnya, dominasi area pusat belanja di beberapa titik wilayah Jakarta ini menyebabkan kepadatan arus lalu lintas di sekitar pusat perbelanjaan tersebut. "Nanti kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam bidang penataan ruang sedang mengarahkan pembangunan ke arah Jakarta bagian timur, barat, dan utara," imbuhnya.
Sementara untuk kawasan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan akan dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur dan pembangunan lainnya. "Semoga dengan begitu, pembangunan di kota Jakarta bisa lebih merata lagi ke depannya," demikian Wiriyatmoko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
