REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Ratusan ulama dari Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Serang menyatakan penolakannya terhadap rencana rapid test Covid-19 massal di pesantren. Pernyataan sikap ini bahkan menjadi viral setelah video penolakan diunggah di media sosial pada Senin (15/6).
Ketua Presidium FSPP Kota Serang, Hasanudin membenarkan, penolakan pihaknya terkait rencana rapid test massal di pesantren. Dia menilai, penolakan ini merupakan bentuk antisipasi adanya penyimpangan dalam kegiatan tersebut yang dikatakannya telah terjadi di berbagai daerah.
"Kemarin kita adakan diskusi dnegan oara kyai dan membahas terkait program pemerintah untuk rapid test di pesantren untuk mencegah korona. Kiai-kiai berpikir ngapain tes kalau orang itu sehat?, ketika pesantren diliburkan juga ihanya diam di pondok saja," kata Hasanudin, Selasa (16/6).
Hasanudin mencontohkan, upaya rapid tes di beberapa tempat seperti di Kota Cilegon dan beberapa daerah lain yang seakan hanya menyasar para kiai.
"Seperti di Cilegon ada kiai yang tiba-tiba didatangi oleh orang yang menyebut dirinya tim kesehatan. Padahal, kiai itu sehat-sehat saja. Jadi ini langkah untuk mencegah adanya kelompok yang menyalahgunakan rapid test," ujarnya.
Kendati demikian, Pondok Pesantren di Kota Serang dikatakannya tetap akan mengikuti protokol kesehatan seperti social distancing, memakai masker dan cuci tangan. Sebanyak 205 pesantren di Kota Serang bahkan menurutnya telah memperisapkan berbagai fasilitas penunjang kesehatan santri dan kiai.
"FSPP sudah memberikan rekomendasi, tapi masing-masing pesantren sebenarnya sudah melakukan inisiatif seperti kalau nanti santri masuk harus punya surat keterangan karantina di rumah. Artinya, kami tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, hanya saja untuk rapid test sama-sama kita sepakat tidak setuju," ujarnya.
Hasanudin mengatakan, meskipun FSPP Kota Serang telah mutlak menolak kegiatan rapid test massal, pihaknya masih membuka diri untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Kota.
"Kita siap membuka komunikasi, kenapa kita membagikan video itu kan karena tujuannya menjaga kesehatan bukan yang lain," katanya.
Semetara Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kota Serang, Hari Pamungkas mengatakan, pihaknya akan melakukan komunikasi persuasif terlebih dulu kepada para ulama di pondok pesantren. Pemkot Serang disebutnya akan menggencarkan edukasi pentingnya pencegahan korona yang dimulai dengan rapid tes.
"Kita akan utamakan dahulu komunikasi dengan sosialisasi dan pendekatan persuasif di pesantren-pesantren. Kita kan di satu sisi harus menekan penyebaran Covid-19, tapi di satu sisi juga harus melihat dinamika di masyarakat yang butuh treatment dan pola komunikasi publik yang efektif," kata Hari Pamungkas.
Kota Serang disebutnya segera memasuki masa transisi menuju new normal atau kenormalan baru yang harus disiapkan dengan matang, termasuk protokol kesehatan di pesantren. "Kita memang harus melakukan pendekatan kepada mereka di pesantren, supaya mengerti pentingnya rapid test dan swab untuk menekan penyebaran, bukan untuk tujuan lain," katanya.
Hari menyebut sosialisasi pencegahan korona sebenarnya telah dilakukan hingga di level gugus tugas RT/RW. Namun, adanya penolakan dari pesantrennterkait rapid test ini dikatakannya akan menjadi evaluasi agar kegiatan sosialisasi semakin digencarkan.
"Kita sudah siapkan rapid test untuk 22.700 masyarakat Kota Serang yang dilakukan gratis, termasuk bagi para santri dan kyai. Dengan adanya penolakan ini mungkin memang perlu diberikan sosialisasi sampai tingkat bawah," ungkapnya.
Seperti diketahui angka kasus Covid-19 di Kota Serang pada periode Juni memperlihatkan jumlah yang meningkat signifikan. Data terkahir Dinkes mencatat ada 21 warga terkonfirmasi positif covid-19, 44 PDP (pasien dalam pemeriksaan) dan 354 Orang Dalam Pemantauan (ODP).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
