REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Biro Humas dan Kerjasama Universitas Muhammadiyah Jakarta bekerjasama dengan DPD RI menggelar seminar nasional dengan tema "Penguatan DPD RI Di Bidang Fungsi Pengawasan" di Aula Pascasarjana UMJ, Jakarta, belum lama ini.
Sebelum seminar dimulai, UMJ dan Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Penandatanganan ini dilakukan oleh Rektor UMJ Syaiful Bakhri dan Ketua Badan Pengambangan Kapasitas Kelembagaan John Pieris.
Adapun dasar MoU ini adalah untuk memberikan kontribusi kepada Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan terhadap penataan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Menurut Mu'ti, seminar tersebut sangat penting sebagai upaya memberikan kontribusi dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan negara dan fungsi lembaga negara. Ia juga berpendapat bahwa fungsi pengasawan DPD RI perlu diperkuat.
Seminar yang dimoderatori oleh A. Kahar Maranjaya ini menghadirkan beberapa narasumber seperti Syaiful Bakhri, Ketua Persatuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) dan beberapa Anggota DPD RI. Secara umum, para narasumber sepakat bahwa peran pengawasan DPD RI perlu dilakukan penguatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
