Sabtu 12 Jan 2019 23:34 WIB

Oknum Guru Terlibat Kasus Hoaks, Ini Usulan FSGI

Salah satu tersangka kasus hoaks surat suara adalah seorang guru SMP.

Rep: Inas Widyanuratikah/ Red: Andri Saubani
Polisi mengamankan tersangka penyebar hoaks atau berita bohong tujuh kontainer surat suara tercoblos, berinisial MIK (tengah) seusai konferensi pers terkait penangkapan pelaku di Polda Metro Jaya, Jumat (11/1/2019).
Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Polisi mengamankan tersangka penyebar hoaks atau berita bohong tujuh kontainer surat suara tercoblos, berinisial MIK (tengah) seusai konferensi pers terkait penangkapan pelaku di Polda Metro Jaya, Jumat (11/1/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu tersangka kasus hoaks tujuh kontainer surat suara adalah seorang guru SMP. Terkait hal ini, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai sebaiknya pemerintah serius membuat pelatihan keterampilan berpikir tingkat tinggi bagi para guru.

Sekjen FSGI, Heru Purnomo mengatakan oknum guru terlibat kasus hoaks menandakan masih kurangnya keahlian guru untuk berpikir kritis. "Guru jangan hanya difokuskan ke pelatihan-pelatihan teknis administratif kurikulum semata. Tapi pada keterampilan berpikirnya yang lebih utama," kata Heru, dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/1).

Literasi digital juga diperlukan oleh para guru. Sebab, penggunaan internet dan makin masifnya kepemilikan gawai berdampak arus informasi yang semakin cepat. Para guru juga memiliki akses internet yang tiap detik bisa dilakukan.

Heru mengatakan, guru seharusnya tidak mudah percaya dengan apa yang disuguhkan oleh internet dan lebih kritis menerima informasi. Jika ada berita yang belum valid kebenarannya bisa dipastikan dulu dan tidak ikut menyebarkan.

"Guru jangan mudah percaya dengan berita-berita bombastis, apalagi dari media sosial lalu dibagikan ke media sosial lainnya," kata Heru.

FSGI juga mengimbau agar para kepala sekolah dan pengawas saling mengawasi oknum guru yang berpolitik praktis di ruang kelas. Siswa juga diharapkan tidak takut melaporkan kepada kepala sekolah jika ada guru yang berkampanye dan mempengaruhi pilihan politis siswa.

"Harus ada komunikasi yang baik antara siswa, wali kelas, kepala sekolah, dan orang tua untuk mengantisipasi dan mengawasi oknum guru yang bertindak demikian," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement