REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak dibentuknya kurikulum sekolah darurat di wilayah terdampak bencana seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain. Kurikulum tersebut dinilai penting sebagai bentuk antisipasi pemerintah ketika menghadapi bencana.
Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Lystiarti menilai, sangat tidak adil jika sekolah darurat harus menerapkan kurikulum nasional yang saat ini berlaku. Sementara sarana prasarana sangat minim, kondisi pendidik dan kondisi psikologis anak-anak masih belum stabil, serta rendahnya kenyaman dalam proses pembelajaran di kelas.
"Peserta didik dan pendidik di sekolah darurat sejatinya jangan di bebani dengan beratnya kurikulum nasional yang berlaku saat ini, namun sudah semestinya menyesuaikan kondisi riil mereka di lapangan," kata Retno kepada Republika, Senin (8/10).
Nantinya, jelas dia, sistem penilaian dan ujian sekolah serta ujian nasional peserta didik di sekolah-sekolah darurat, baik di Lombok, Palu dan Donggala dan tempat lainnya juga harus disesuaikan dengan kurikulum sekolah darurat. Bukan disamakan dengan peserta didik lain di Indonesia yang wilayahnya atau sekolahnya tidak terdampak bencana, seperti gempa dan tsunami.
"Kurikulum sekolah darurat menjadi penting dan mendesak dibuat oleh pemerintah, mengingat kondisi wilayah Indonesia yang rawan bencana," tegas dia.
Selain itu dia juga meminta agar pemerintah membuat standar sekolah darurat yang nyaman di daerah bencana. Karena menurut dia, selama ini ruang belajar sekolah darurat tidak nyaman.
Berdasar pada pengalamannya ketika melakukan pengawasan langsung di beberapa sekolah di Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara, anak-anak dan para guru sempat mengeluhkan ruang kelas tenda sangat panas.
"Kalau di ruang kelas yang semi permanen bisa menggunakan meja dan kursi di kelas darurat, tapi kalau tenda sangat tidak memungkinkan karena sempit dan tidak tinggi. Bahkan jika hujan deras, kelas-kelas tenda akan bubar karena tenda tertiup angina dan akan dibajiri air," tambah Retno.
Dia juga minta agar pembelajaran di sekolah darurat jam belajarnya lebih pendek karena keterbatasan ruang kelas. Maka dari itu KPAI memandang pemerintah diminta tidak sekedar berkosentrasi pada kelas darurat, namun harus juga menyiapkan kurikulum khusus untuk sekolah darurat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
