REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, disparitas pendidikan di banyak daerah masih cukup tinggi. Karena itu, dia mendorong agar pemerintah daerah lebih fokus membenahi ketimpangan tersebut.
"Karena jika masih ada ketimpangan kita tidak akan mencapai target pendidikan yang berkualitas," kata Muhadjir di Jakarta, Jumat (24/8).
Dia menerangkan setidaknya ada beberapa hal yang harus difokuskan oleh Pemda. Seperti menegakkan aturan zonasi, memeratakan fasilitas dan sarana prasana pendidikan, dan redistribusi guru.
Dalam ketiga masalah tersebut, kata dia, tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah lebih besar ketimbang pemerintah pusat. Karena itu, Pemda harus betul-betul menegakkan tiga masalah tersebut.
"Jika begitu input siswa juga timpang akibat dari rayonisasi yang lebih mengutamakan akademik, guru menumpuk juga di daerah kota," kata dia.
Selama ini, menurut Mendikbud, adanya ketimpangan disebabkan karena sekolah selalu dipersepsikan sebagai sekolah unggul atau favorit, dengan sekolah yang dipersepsikan tidak favorit. Sekolah favorit biasanya diisi oleh peserta didik yang prestasi dan belajarnya tergolong baik atau tinggi, dan umumnya berlatar belakang keluarga dengan status ekonomi dan sosial yang baik.
Sementara, terdapat juga di titik ekstrim lainnya, sekolah yang memiliki peserta didik dengan tingkat prestasi belajar yang tergolong kurang baik atau rendah, dan umumnya dari keluarga tidak mampu.
"Ini juga makanya Pemda harus betul-betul menegakkan aturan zonasi itu," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
