REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan sistem zonasi merupakan landasan penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Kementerian Pendidkikan dan Kebudayaan berencaan melakukan penataan reformasi sekolah secara keseluruhan mulai dari TK hingga SMA.
Muhadjir mengatakan sistem zonasi tersebut akan mudah memperkirakan berapa lulusan untuk masing-masing jenjang pendidikan. Dia memberi contoh, untuk jenjang SMP di daerah itu yang lulus sebanyak 300 siswa, tetapi yang masuk ke SMA hanya 200 siswa.
"Nah, sekolah bisa mencari kemana 100 siswa lainnya,” kata dia dalam acara buka bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta, Rabu (23/5).
Dengan demikian, dia mengatakan, nanti sekolah memiliki inisiatif untuk mencari siswa yang tidak sekolah. “Sehingga wajib belajar 12 tahun bisa dimanfaatkan," tambah dia.
Dengan adanya sistem zonasi tersebut, afirmasi yang diberikan adalah dari sekolah maju membina sekolah yang belum maju. Dengan sistem itu pula, ke depan tidak ada lagi sekolah favorit.
Sekolah swasta juga didorong untuk memiliki kualitas yang lebih bagus dari sekolah negeri. Dengan demikian, jika masyarakat tidak puas dengan pelayanan di sekolah negeri maka dapat mencari alternatif di sekolah swasta.
"Misalnya di sekolah publik, pelajaran agamanya kurang maka masyarakat bisa menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yang berbasiskan agama. Begitu juga jika anaknya berbakat seni, masyarakat bisa menyekolahkan anak ke sekolah swasta yang bagus pelajaran seninya," papar dia.
Dalam kesempatan itu, dia juga menjelaskan bahwa soal-soal berbasiskan High Order Thinking Skills (HOTS) merupakan suatu keharusan agar siswa mempunyai keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 tersebut yakni komunikasi, kolaborasi, kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, serta kreatif dan inovasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
