REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hasil Ujian Nasional (UN) 2018. Setiap sekolah akan dipetakan kekurangan dan kelebihannya.
"Biasanya yang selalu dipetakan ada dua hal, yakni guru dan sarana prasarana," ujar Hamid dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Untuk guru, pihaknya sudah memberikan pelatihan sistem pengajaran dan pembuatan soal yang membutuhkan daya nalar tinggi atau high order thinking skills (HOTS) dalam dua tahun terakhir. Saat ini, guru tidak bisa lagi melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Harus ada pembelajaran, aplikasi, dan penalaran.
"Guru-guru ditekankan pada aplikasi dan penalaran dan kami akan dorong anak-anak kita bisa bersaing dengan anak-anak lain," ujar Hamid yang juga pelaksana tugas Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan.
Penilaian HOTS, menurut Hamid, juga masuk ke dalam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Sedangkan untuk sarana dan prasarana, ia mendorong agar pemerintah daerah melakukan tindak lanjut terhadap laporan yang disampaikan Kemendikbud.
Sebanyak 40 persen siswa terpantau mengalami kesulitan menjawab soal yang membutuhkan daya nalar tinggi. Secara umum, terjadi penurunan rerata nilai UN, terutama untuk mata pelajaran Matematika, Fisika, dan Kimia.
Kepala Balitbang Kemendikbud, Totok Suprayitno, menyebutkan ada indikasi kuat bahwa penurunan rerata nilai UN tingkat SMA disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama ialah beberapa soal UNBK tingkat kesulitannya lebih tinggi dan dirasakan sulit oleh siswa. Faktor kedua adalah adanya perubahan moda dari Ujian Nasional Berbasis Kertas Pensil (UNKP) ke Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
Totok mengungkapkan, secara rerata terjadi penurunan 0,93 poin untuk SMA baik negeri maupun swasta. Ia menjelaskan UN merupakan ujian berbasis standar sehingga apa yang diujikan apa yang seharusnya diajarkan bukan sudah diajarkan.
"Jika sekolah kita mengajarkan apa yang sesungguhnya diajarkan, ditangkap dengan baik, UN seharusnya bisa dikerjakan," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
