Senin 07 May 2018 16:44 WIB

Pemerintah Perlu Perbanyak Pendidikan Vokasi

Investasi menjadi terkendala karena ketidaksiapan sumber daya manusia

Rakerna Himpuni yang berlangsung di Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Foto: Himpuni
Rakerna Himpuni yang berlangsung di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Indonesia yang sedang giat membangun di berbagai sektor saat ini, membutuhkan banyak tenaga kerja terampil dan profesional. Tenaga kerja ini salah satunya dihasilkan lewat program pendidikan vokasi.

Ketua Panitia Pengarah Rakernas Himpunan Perguruan Tinggi Negeri (Himpuni) Andre Rahadian mengatakan pemerintah perlu meningkatkan kualitas lulusan dan lembaga pendidikan vokasi. Lulusan Vokasi yang berkualitas bukan hanya terserap di berbagai sektor industri dalam negeri tapi juga di mancanegara. "Dengan begitu, tenaga kerja ini juga bisa mendatangkan devisa," ujar dia, dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/5).

Andre yang juga menjabat Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) ini menyampaikan Pokok-pokok Hasil Rakerna Himpuni yang berlangsung di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, akhir pekan lalu. Ia mengatakan kemampuan kerja yang tidak merata serta belum adanya sertifikasi profesionalitas memberikan sejumlah pengaruh.

Ia menyebutkan sumber daya manusia lokal menjadi terpinggirkan dalam banyak kegiatan ekonomi seperti pariwisata, manufaktur dan pengolahan hasil laut. Akibatnya tenaga kerja lokal kalah bersaing dengan tenaga kerja asing atau tenaga kerja yang berasal dari kota. "Sering kali tersisih," ujar Andre.

Padahal potensi yang dimiliki bangsa Indonesia sangat besar. Akibat lainnya, Andre menyebutkan, investasi dari negara-negara lain menjadi terkendala karena ketidaksiapan sumber daya manusia.  

Himpuni merupakan organisasi yang didirikan pada 2016 dan berisikan himpunan ikatan alumni Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di seluruh Indonesia. Anggota aktifnya saat ini sekitar 39 PTN.

Ketua umum IKA Undip, Maryono, mengatakan, Jerman dan Korea Selatan lebih banyak mendirikan lembaga vokasi atau sekolah menengah kejuruan di banding universitas dan sekolah menengah umum (SMU). Pengalaman di kedua negara itu patut ditiru.

Dengan pertimbangan itu, ujar Maryono, Himpuni menyarankan pemerintah untuk memperbaiki arah pendidikan nasional sehingga lebih banyak menghasilkan tenaga kerja siap pakai. Tenaga kerja yang mempunyai standar mutu kerja terukur.

Karena itu pula, Maryono yang juga menjabat Dirut Bank BTN ini menyatakan, ke depan Himpuni menyarankan pemerintah memperbanyak berdirinya lembaga pendidikan vokasi dan sekolah menengah kejuruan. "Dibandingkan lembaga pendidikan umum,” ucap dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement