REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menargetkan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) dapat diselenggarakan secara keseluruhan atau 100 persen pada tahun depan.
"Kami targetkan pelaksanaan UNBK pada 2019 bisa berlangsung 100 persen melalui konsep berbagi sumber daya yang ada. Itu yang perlu kami dorong agar kesadaran masyarakat meningkat, misalnya komputer kurang sementara di rumah ada komputer yang tidak terpakai, jadi bisa dipinjam sepanjang pemakaiannya betul," kata Inspektur Jenderal Kemdikbud Daryanto usai peninjauan pelaksanaan UN tingkat SMA di Jakarta, Senin (9/4).
Ia mengatakan sudah bekerja sama dengan Telkom untuk membantu menyediakan base transceiver station (BTS) bergerak untuk di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T). "Ke depan, anak-anak SMP juga bisa menumpang ujian di SMA," ujarnya.
Selain itu, prosedur dan mekanismenya juga ditata dan proktor ditambah, kemudian dilatih dan diuji untuk mengatasi masalah yang ada di UNBK. Pada 2018, sebanyak 6.293.552 peserta didik dari setiap jenjang pendidikan dan kesetaraan mengikuti UNBK. Jumlah ini meningkat signifikan, mencapai 166 persen dari tahun sebelumnya, yang mencapai 3,7 juta peserta.
Provinsi yang menyelenggarakan 100 persen UNBK pada jenjang SMK, yaitu Provinsi Aceh, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah.
Pada jenjang SMA, provinsi yang menyelenggarakan 100 persen UNBK di antaranya Provinsi Aceh, Banten, Bangka Belitung, Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Provinsi yang menyelenggarakan 100 persen UNBK pada jenjang SMP, di antaranya Provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
