REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menyampaikan, setiap perpustakaan perlu bertransformasi menjadi layanan berbasis inklusi sosial. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang berliterasi dan meningkatkan peran literasi untuk kesejahteraan.
Syarif menerangkan, dengan pelayanan inklusi tersebut perpustakaan perlu dirancang kembali agar memiliki kebermanfaatan yang tinggi bagi masyarakat. Sebab literasi dan masyarakat yang literate merupakan puncak pencapaian dari suatu proses panjang pendidikan yang ditempuh masyarakat.
"Jadi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial harus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup pengguna perpustakaan," kata Syarif usai konferensi pers untuk Persiapan Seminar Nasional Literasi dan Pembangunan Sosial-Ekonomi di Gd. Perpustakaan Nasional, Gambir, Selasa (20/2).
Penguatan Literasi akan Jadi Prioritas Nasional
Dia mengumpamakan, seperti halnya kerjasama dengan Bill and Melinda Gates Foundation melalui program Perpuseru telah terbina lebih dari hampir 700 perpustakaan di 104 kabupaten di seluruh Indonesia yang memberikan manfaat pada jutaan masyarakat. Jangkauan luas dan inklusif, kata Syarif, akan menjadi keunggulan perpustakaan umum yang bisa merangkul masyarakat.
"Intinya itu, perpustakaan harus jadi aset strategis untuk mendorong pemberdayaan masyarakat," kata Syarif.
Karena itu, dia pun menyambut baik atas upaya Bappenas untuk mendorong proses transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadi satu kegiatan prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019. Dia berharap, upaya tersebut mampu mendongkrak literasi masyarakat Indonesia yang masih minim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
