REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mempertanyakan kenaikan kualitas pendidikan Indonesia yang dinilai tidak signifikan. Hal ini mengingat alokasi APBN untuk pendidikan paling tinggi dibandingkan sektor lain.
"Pertanyaannya selalu ialah, kenapa dengan anggaran yang naik terus per tahun, kita belum mengalami kenaikan-kenaikan yang signifikan di pendidikan, dibandingkan negara-negara lain," kata Wapres Kalla saat memberikan pembekalan dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Pusdiklat Kemendikbud di Depok, Jawa Barat, Rabu (7/2).
Wapres membandingkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara di bidang pendidikan dengan bidang infrastruktur. Alokasi anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum hanya sekitar seperempat dari anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, realisasi anggaran Kementerian PU lebih terlihat dibandingkan Kemendikbud.
"Anggaran pendidikan memang banyak, lebih dari Rp 400 triliun. Anggaran PU untuk jalan, jembatan, dan segala macam hanya Rp 100 triliun kurang lebihnya, begitu juga untuk pertahanan. Jadi sebenarnya kita tidak kurang," kata Wapres.
Dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, kata dia, Indonesia masih kurang dalam hal kualitas pendidikan. Hal ini terjadi meskipun nilai alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Indonesia sama dengan pemerintah negara-negara kawasan.
Wapres mencontohkan di Vietnam, yang anggaran pendidikan dari pemerintahnya di bawah 20 persen dari sektor lain, mampu meningkatkan kualitas pendidikan mereka.
"Vietnam di bawah kita, dia juga memberlakukan di bawah 20 persen, tapi dari tingkat pendidikannya lebih tinggi daripada Indonesia dari segi mutu pendidikannya," ujarnya.
Oleh karena itu, Wapres berharap dengan adanya kegiatan tahunan Rembuk Nasional seperti ini, para pegiat pendidikan dapat menemukan solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
