REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy mengungkapkan, sejak diberlakukannyaUjian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), secara umum, rata-rata nasional mengalami penurunan skor. Namun, dalam hal integritas atau kejujuran, mengalami kenaikan yang luar biasa tajam.
"Karena salah satu target diberlakukan UNBK adalah untuk mencegah kemungkinan terjadi praktik kecurangan, baik yang sporadis maupun yang masif, " kata Muhadjir saat dihubungi Republika.co.id melalui pesan teks, Sabtu (23/12).
Muhadjir mengatakan, di 2017, sekitar 80 persen sekolah tingkat SMA dan SMK yang telah menggunakan sistem UNBK. "Tahun 2016 sekolah penyelenggara UNBK baru sekitar 4.000 sekolah. Tahun 2017 sekolah peserta sekitar 38 ribu," tambahnya.
Sementara, untuk tingkat SMP atau Tsanawiyah baru mencapai 40 persen sekolah yang mampu melaksanakan UNBK, karena masih ada sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menerapkan sistem UNBK. Namun, Muhadjir mengatakan, sekolah yang belum mempunyai fasilitas komputer bisa meminjam lab sekolah lain secara bergantian.
Dalam penerapan UNBK tersebut, hingga saat ini, belum semua sekolah yang mendapatkan fasilitas untuk dapat menyelenggarakan UNBK. Muhadjir mengatakan, daerah yang terutama belum terjangkau untuk dapat diterapkan UNBK ini adalah wilayah yang terkategori 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).
Ketersediaan sarana seperti komputer, Muhadjir mengatakan, bukan satu-satunya masalah yang harus dihadapi. "Justru yang penting adalah ketersediaan jaringan internet dan pasokan tenaga listrik yang belum semua sekolah terjangkau," katanya.
Untuk itu, Kemendikbud sudah mulai sejak awal tahun ini (2017) bersama Kemenkominfo dan ESDM mengatasi persoalan tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan melaksanakan UN dalam beberapa shift. "Sehingga peralatan komputer bisa digunakan secara bergantian," tambahnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra mengungkapkan, kelemahan UNBK yaitunya harus memerlukan investasi peralatan komputer yang cukup mahal. "Termasuk ketersedian listrik dan internet yang belum merata (di beberapa sekolah di Indonesia)," tambahnya.
Penerapan sistem UNBK sendiri, juga masih dilakukan secara bertahap, karena belum semua sekolah yang memiliki fasilitas dalam penunjang program tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Pengamat Pendidikan, Arief Rachman. "Jadi pelaksanaannya (UNBK) diseluruh Indonesia ini beragam-ragam. Ada yang berbasis komputer, ada yang berbasis kertas biasa seperti dulu," ungkap Arief.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
