Senin 20 Nov 2017 18:30 WIB

Pemenuhan Standar Pendidikan Dasar di Indonesia Meningkat

Rep: Gumanti Awaliyah/ Red: Gita Amanda
Dirjen Pendidikan Dasar, Hamid Muhammad
Foto: Antara
Dirjen Pendidikan Dasar, Hamid Muhammad

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut, lebih dari tujuh puluh persen sekolah dan madrasah di 108 kabupaten atau kota di Indonesia telah mengalami peningkatan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM Dikdas). Sementara, sekitar 100 kabupaten atau kota telah mengembangkan peta jalan atau roadmap untuk pemenuhan SPM Dikdas secara terukur.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad, mengaku sangat mengapresiasi Uni Eropa dan Bank Pembangunan Asia (ADB) atas dukungannya terhadap Program Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (PKP-SPM) Dikdas tersebut. Menurut dia, dengan dukungan dari berbagai pihak, program PKP-SPM Dikdas telah berhasil menyatukan semangat dan kerja berbagai komponen bangsa untuk menjamin layanan pendidikan secara merata.
 
"Pada era otonomi daerah ini, semoga program ini bisa memberikan landasan yang kokoh untuk peningkatan kualitas pendidikan anak Indonesia secara lebih luas," kata Hamid pada Dialog Nasional Pemangku Kepentingan yang diadakan oleh PKP-SPM Dikdas di Jakarta pada hari Senin (20/11).
 
Hamid mengungkapkan, program PKP-SPM Dikdas dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam mengumpulkan data akurat. Selain itu, lanjut dia, juga untuk mengintegrasikannya dalam proses pengembangan rencana strategis dan intervensi efektif untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, dan dalam dokumentasi proses tersebut.
 
Peta jalan kabupaten atau kota yang telah dikembangkan dan ditandatangai oleh bupati atau walikota terkait, dikatakan Hamid, adalah bukti komitmen kabupaten/kota dalam pemenuhan SPM Dikdas. Beberapa di antaranya bahkan telah diintegrasikan ke dalam berbagai dokumen perencanaan anggaran.
 
Dialog Nasional tersebut juga menandai berakhirnya Program PKP-SPM Dikdas, yang diluncurkan pada Juni 2014 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, didanai oleh Uni Eropa dan dikelola oleh Bank Pembangunan Asia (ADB). Acara tersebut dihadiri lebih dari 200 pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan bupati/walikota dari 108 kabupaten atau kota peserta program.
 
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Gurend menyatakan, sangat mengapresiasi komitmen kuat pemerintah Indonesia dan kabupaten atau kota peserta dalam mengatasi kesenjangan dan memastikan bahwa tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam menerima layanan pendidikan dasar. Melalui program ini, salah satu pencapaian penting adalah dimasukkannya konsep SPM sebagai sebuah strategi ke dalam rencana strategis pendidikan (RENSTRA 2015-2019).
 
"Program PKP-SPM DIkdas adalah bagian program dukungan terbesar oleh Uni Eropa di Asia,'' ungkap Vincent.
 
Begitupun ADB Country Director Indonesia Winfried Wicklein menyebut, program ini mencerminkan upaya luar biasa pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan dasar berkualitas kepada semua anak Indonesia. "Juga menjadi sarana kebijakan penting untuk memperkuat tata pemerintahan dan pelayanan yang merata, kata Winfried.
 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement