REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebut akses dan mutu jadi permasalahan pendidikan vokasi. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Selasa (31/10) menjelaskan akses dan mutu vokasi masih sangat terbatas. Menurut dia, setiap sumber daya manusia perlu memperoleh akses pelatihan kerja berkualitas.
Permasalahan vokasi tidak hanya itu, Hanif berujar, masyarakat memandang pelatihan vokasi sebagai kelas dua, tidak bergengsi. Menurut dia, banyak masyarakat lebih memilih memasukkan anaknya ke pendidikan umum di perguruan tinggi, dibanding ke politeknik atau vokasional.
Hanif menilai masyarakat perlu mengubah pemikiran ihwal formalistik dan akademik. Sebab, tidak pas menghubungkannya dengan kebutuhan industri.
"Pendidikan vokasi mengembangkan SDM melalui skema pendidikan dan pelatihan. Pun pendidikan vokasi memiliki terobosan dalam percepatan pembangunan SDM atau peningkatan kompetensi dari tenaga kerja," katanya.
Hanif menilai Indonesia bisa berkaca dari pengalaman Jerman dan negara-negara Skandinavia melakukan pembangunan ekonomi melalui kontribusi vokasi. Ia mengatakan pendidikan dan pelatihan vokasi di negara Eropa berhasil menggenjot pembangunan ekonomi secara optimal.
"Inilah yang perlu dan bisa dilakukan ke depan di Indonesia," ujarnya.
Hanif mengusulkan rekruitmen dunia usaha harus mulai mendasarkan diri dari basis kompetensi. "Tidak melulu pada ijazah, pasti akan membantu merubah image vokasi sebagai second class (kelas dua)," lanjut dia.
Hanif menambahkan Kemenaker bersama Apindo bekerja sama dalam program pemagangan. Sebanyak 400 ribu pemuda ditargetkan ikut program itu pada 2018. Hanif mengatakan, Kemenaker dan Apindo menyiapkan 4.000 mentor dan 4.000 instruktur membantu pemagangan. Ia mengatakan mentor dan instruktur dibutuhkan membantu para pemagang menguasai kompetensi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
