REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Demi meningkatkan kualitas masyarakat terutama di usia produktif, tahun ini pemerintah akan lebih fokus ke pendidikan kejuruan atau vokasi. Pasalnya, meski banyak lulusan sarjana namun tidak sesuai (match) dengan kebutuhan di dunia kerja.

"Dalam perekrutan kerja banyak yang missmatch misal di sektor keuangan. Kebutuhan memang banyak tapi pendaftarnya lebih banyak karena yang dari jurusan umum juga ingin kerja di sektor keuangan," jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Selasa, (11/7).

Sementara, pekerjaan yang membutuhkan keahlian spesifik justru sedikit peminatnya. "Bukan karena tidak ada lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), tapi kebanyakan tidak qualified jadi kualitas SMK kita perlu di-upgrade," tuturnya.

Ia ingin lulusan SMK benar-benar berkualitas dan bisa diakui di dunia kerja. Bambang menyadari, kurangnya guru yang mempelajari teknologi baru dan magang di perusahaan menjadi kendala dalam menciptakan lulusan SMK siap kerja. Hal itu karena, kebanyakan perusahaan ingin biaya serendah mungkin dalam perekrutan karyawan.

"Tapi kalau lulusan SMK harus ditraining lagi maka perusahaan lebih memilih lulusan sekolah umum. Aspek ini ingin kita perbaiki ke depannya," tegas Bambang.

Menurutnya, dengan memperbaiki pendidikan vokasi secepat mungkin, pengangguran usia muda pun bisa diatasi. "Sebelum jadi masalah, kita antisipasi dari awal," tambah Bambang.

Pemerintah pun telah menganggarkan untuk perbaikan pendidikan vokasi. Hanya saja masih kecil pada tahun ini, kemungkinan anggaran tersebut akan naik signifikan pada 2018.

Ikuti Whatsapp Channel Republika