REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengukuhkan pengurus Komisi Nasional Pendidikan Wilayah Provinsi Jawa Timur periode 2017-2020 di Kantor Gubernur Jalan Pahlawan No 110, Surabaya, Kamis (13/7). Komnas Pendidikan dibentuk untuk menyelesaikan masalah dunia pendidikan di Jatim.
Dalam sambutannya, gubernur mengapresiasi terbentuknya Komnas Pendidikan Provinsi Jatim. “Saya berterima kasih atas terbentuknya Komisi Nasional Pendidikan. Karena ini adalah lembaga independen yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah di dunia pendidikan kita,” ujarnya.
Pakde Karwo, sapaan akrabnya, menyampaikan tentang uniknya pendidikan di Jatim. Menurutnya, peta pendidikan di Jatim sangatlah luas tidak sama dengan provinsi lain di Indonesia. Jatim memiliki SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI), SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan SMA/SMK/Madrasah Aliyah (MA) yang harus diperjuangkan.
Selain itu, lanjutnya, Jatim juga memiliki Madrasah Diniyah (Madin) yang sangat besar. "Perpaduan metode ilmu pengetahuan dan sentuhan agama dari kiai menjadi ciri khas Jatim," jelasnya, dalam siaran pers.
Karena itu, Pakde Karwo meminta program full day school yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar pelaksanaannya ditunda atau tidak diterapkan.
Penundaan tersebut dilakukan atas aspirasi para ulama di Jatim. "Basis terhadap spritual dan moralitas ini jangan diganggu. Justru kami pertahankan diniyah salafiyah, ini khas Jawa Timur," kata dia.
Pakde Karwo juga menjelaskan, Pemprov Jatim fokus meningkatkan daya saing industri dengan cara menambah persentase pendidikan vokasional. Saat ini rasio SMA dengan SMK di Jatim masih 35 persen : 65 persen. Sedang rasio idealnya 30 persen SMA dan 70 persen SMK.
"Pada 2015, kami telah melakukan moratorium pendirian SMA baru dan memaksimalkan peran SMK guna memenuhi standard tenaga kerja yang dibutuhkan di pasar industri. Kami juga mendirikan SMK Mini atau BLK Plus yang mendidik selama enam bulan dengan ilmu keahlian sesuai kebutuhan pasar dan memiliki standart internasional," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komnas Pendidikan RI, R Dedy Chasbullah, menjelaskan Komnas Pendidikan dibentuk sebagai patner pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia sekaligus pengontrol kebijakan dunia pendidikan di Indonesia.
Menurutnya, saat ini, kekerasan anak, kenakalan remaja dan bahaya narkoba didominasi anak usia sekolah. Permasalahan tersebut merupakan hal kompleks yang harus segera ditangani.
"Komisi Nasional Pendidikan juga berkomitmen untuk menjadi mitra yang positif bersama Kemendikbud, Kemenag, Kemendikti, dan Kemenpan untuk memajukan pendidikan di Indonesia," katanya.
Para pengurus Komnas Pendidikan Wilayah Jatim terdiri dari satu orang ketua, empat wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan empat koordinator bidang. Posisi ketua dijabat oleh Kunjung Wahyudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
