Kamis 06 Jul 2017 14:00 WIB

Solo Kekurangan Guru Agama Islam

Rep: Andrian Saputra/ Red: Agus Yulianto
Seorang guru mengajarkan gerakan salat kepada siswa (Ilustrasi)
Foto: Aditya Pradana Putra/Antara
Seorang guru mengajarkan gerakan salat kepada siswa (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Kota Solo masih banyak kekurangan guru agama Islam. Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kota Solo mencatat, kota Solo masih membutuhkan sekitar 170 guru agama Islam untuk mengajar di 208 sekolah negeri baik tingkat SD, SMP maupun SMA dan SMK.

Dari 1.090 rombongan belajar di 164 SD, hanya terdapat 121 guru pendidikan agama Islam berstatus PNS. Untuk SMP, dari 635 rombongan belajar di 27 SMP, hanya terdapat 44 guru PAI berstatus PNS. Sedangkan pada tingkat SMA dan SMK, dari 603 rombongan belajar di 17 SMA/SMK hanya terdapat 13 guru PAI.

Kasi Pais Kemenag Kota Solo Sunarno mengatakan, meski terdapat tenaga pengajar non PNS yang mengampu mata pelajaran agama Islam namun jumlahnya masih kurang. Saat ini, kata dai, terdapat 110 guru PAI non PNS yang tersebar di setiap jenjang sekolah.

Kurangnya tenaga pengampu mata pelajara PAI, kata Sunarno, telah sering dikeluhkan sekolah. “Kami juga kekurangan di sana-sini. Banyak guru (PAI) SD, SMP dan SMA yang kosong. Sekarang yang mengajar PAI pun setahun dua tahun lagi banyak yang pensiun, ini akan membuat kekurangan guru PAI semakin banyak,” tutur Sunarno, pada Kamis (6/9).

Dikatakan Sunarno, kekurangna guru PAI,  membuat guru PAI mengajar di tiga hingga empat sekolah tiap harinya. Selain itu, sekolah-sekolah menyiasatinya dengan tenaga pengajar bantu bukan honorer yang diberi upah mengajar melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Bahkan kebanyakan pada SD, jelas dia, kekurangan guru PAI membuat guru pengampu mata pelajaran lainnya harus mengajar PAI. Hal tersebut, kata dia, sering dikeluhkan wali murid yang mengkhawatirkan mata pelajaran PAI tak dipahami menyeluruh oleh murid, lantaran guru pengampu PAI tak sesuai bidang profesinya.

“Supaya sekolah tetap jalan, dikasih Rp 200 sampai Rp 400 ribu untuk ngajar. Karena wali kota juga tidak berani memberikan surat honorer itu,” katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement