REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Pendidikan, Sulton Fathoni menilai, usulan mengomunikasikan gagasan, merupakan ide yang positif. Bahkan, ida merasa tidak cuma NU dan Muhammadiyah, tapi pertemuan harus libatkan lebih banyak elemen di dunia pendidikan.

"Libatkan banyak pemikir, praktisi dan pakar pendidikan, tapi ingat harus lebih kepada subtansi persoalan saja, pendidikan, nasonal, maping potensi dan persebaran wilayah," kata Sulton saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (28/6).

Dia berpendapat, soal siapa yang mewadahi bukan masalah. Untuk kehadiran pemerintah, Sulton menuturkan, Kemendikbud cukup meminta semacam naskah akademik soal full day school. PBNU sendiri sudah melakukan pembahasan dan bila dibutuhkan tentu bisa diberikan.

Sulton mengingatkan, Kementerian dalam memutus satu isu besar memang harus melibatkan semua pihak, mengingat itu merupakan kelemahan pemerintahan selama ini. Terlebih, program yang dibuat berbasis APBN yang sangat merugikan bila tidak sampai memberi pengaruh besar kepada masyarakat.

Praktik seperti ini dirasa telah berlangsung puluhan tahun dan di era reformasi masih terlihat lubang-lubang terbuka, di mana ada saja program yang tidak dibutuhkan tapi bergulir. Karena itu, dia menekankan model program seperti itu harus bisa diakhir di era ini.

"Caranya, rumuskan konsep pendidikan yang sifatnya dari bawah ke atas, serap semua pakar dan diformulasikan pemerintah," ujar Sulton.

Meski begitu, ia menyayangkan adanya pengalihan isu dari full day school dengan mengedepankan pendidikan karakter, demi menutup pro dan kontra yang ada. Menurut Sulton, PBNU tetap akan menolak gagasan itu apabila masih melibatkan delapan jam sekolah, dibungkus seperti apapun gagasannya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika