REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai membahas petunjuk teknis (juknis) penyelenggaraan lima hari sekolah (LHS) dengan Kementerian Agama (Kemenag). "Sosialisasi terus dengan Kemenag siapkan juknis bersama, terutama sinergi sekolah dengan madrasah diniyah dan pondok pesantren," kata Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, Hamid Muhammad di Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Kamis (15/6).

Pembahasan juknis dilakukan mulai Kamis (15/6) ini di Hotel Ciputra, Jakarta. Diharapkan, pembahasan juknis akan selesai pada Sabtu (17/6) mendatang.

Ia mengatakan, saat ini sudah banyak sekolah yang melaksanakan sinergi dengan madrasah diniyah. Salah satunya yakni di Pasuruan, Jawa Timur. Ia menjabarkan, anak-anak pulang sekolah sampai pukul 13.00 WIB. Kemudian, mereka pulang untuk istirahat sejenak. Pada pukul 14.00 WIB, anak-anak akan berangkat ke madrasah diniyah.

Ia mengatakan, bagi daerah yang sudah melaksanakan itu artinya sudah berhasil menyelenggarakan LHS. Hamid menjelaskan, apabila tidak ada putusan lain dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka pekan ketika Juli 2017, LHS bisa diterapkan.

Saat ini, sudah ada 9.830 dari target 5.000an sekolah yang menyatakan kesiapan menyelenggarakan LHS. Ia menegaskan, tidak semua sekolah diwajibkan menerapkan LHS. Sebab, pemerintah memiliki kriteria bagi sekolah yang berencana menerapkan LHS, salah satunya, yakni guru lengkap dan sarana prasarana mencukupi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika