REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- DPRD Sumatera Barat (Sumbar) menilai kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dinilai tidak tepat diterapkan di provinsi itu.
Anggota Komisi V DPRD Sumbar Syaiful Ardi di Padang, Jumat (9/6) mengatakan jika kebijakan itu diterapkan maka siswa pulang sekolah sekitar pukul 15.30 WIB atau Rp16.00 WIB.
Sementara untuk wilayah Sumbar, dia menambahkan hal tersebut tidak tepat karena kebanyakan anak-anak ketika pulang sekolah membantu orang tua serta bermain.
"Mungkin ini lebih cocok diberlakukan di kota-kota besar karena mayoritas orang tua yang sibuk dan hanya memiliki sedikit waktu untuk mengurus anak," kata Syaiful.
Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang selalu mencoba-coba formula baru untuk pendidikan sehingga siswa jadi korban.
Syaiful yang juga dosen di Universitas Ekasakti (Unes) Padang tersebut juga menyayangkan banyaknya perubahan-perubahan maupun kebijakan-kebijakan baru untuk dunia pendidikan.
"Takutnya psikologis siswa juga terganggu dengan banyaknya aturan baru," kata dia.
Alangkah lebih baiknya, dia menyarankan pemerintah mengikuti sistem saat ini dengan terus berbenah memperbaiki kelemahan-kelemahannya.
"Sebaiknya sekolah tetap enam hari namun dicari model yang terbaik karena kondisi sekarang anak-anak sudah cukup dipusingkan dengan kurikulum yang sering berubah," sebutnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sumarna Surapranata mengatakan kebijakan lima hari sekolah dalam sepekan akan mulai diterapkan Juli 2017.
"Kami rencanakan tahun ajaran baru 2017/2018 mulai berlaku atau mulai Juli 2017," kata dia.
(Baca juga: Mulai Juli, Sekolah Hanya Lima Hari Sepekan)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
